Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Mengaku Tak Punya Program 100 Hari Pertama sebagai Presiden

Kompas.com - 31/01/2024, 12:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempunyai program 100 hari kerja pertama apabila terpilih sebagai presiden kelak.

"Saya tidak punya program 100 hari pertama, kenapa harus 100 hari pertama? Kenapa, ada yang bisa menjawab? Kenapa kok selalu orang bertanya 100 hari pertama," kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok mahasiswa dan generasi Z di Pontianak Comventiom Center, Rabu (31/1/2024).

Ganjar menjelaskan, konsep 100 hari pertama bagi presiden yang baru dilantik tidak berlaku di Indonesia, berbeda dengan sejumlah negara maju.

Baca juga: Bakal Keliling Jakarta, Jatim, Jabar, Ganjar-Mahfud Tutup Kampanye Akbar di Jateng

Ia menuturkan, di beberapa negara, seorang presiden yang baru dilantik memiliki hak untuk mengubah berbagai aturan dalam 100 hari pertama menjabat.

Sementara, presiden di Indonesia tidak mempunyai kewenangan khusus selama 100 hari pertamanya menjabat.

"Kenapa tidak ada 100 hari pertama, mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama?" ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.


"Kecuali Anda berada di negara luar, begitu presiden tanda tangan, dia bisa melakukan apapun, di Indonesia presiden harus mengikuti seluruh peraturan perundnag-undangan yang dilakukan," kata Ganjar.

Namun demikian, Ganjar menyebut salah satu program yang bakal segera ia mulai setelah dilantik adalah KTP Sakti yang mengintegrasikan data untuk menyelesaikan masalah di beragam sektor.

Baca juga: Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung, Ganjar: Anda Tidak Etis

"Apakah seluruh persoalan? Belum, baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap, satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan, yang lain belum," ujar dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu berjanji akan melobi DPR untuk memastikan anggaran program tersebut bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

"Karena apa, di 2025 seluruh anggaran itu yang menetapkan adalah pemerinrahan hari ini. Baru yang nanti yang paling murni itu di 2026," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com