JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, belakangan ini banyak aparatur negara yang belum siap menjalankan instrumen HAM.
"Jika bersandar pada aturan di atas kertas, maka Indonesia memiliki infrastruktur HAM lebih dari cukup," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pada diskusi "76 Tahun Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif HAM", dikutip dari Antara, Rabu (18/8/2021).
Amiruddin mengatakan, kendati mempunyai banyak aturan dan infrastruktur yang mengatur tentang HAM, tetapi implementasi di lapangan masih banyak yang mengabaikannya.
Baca juga: Komnas HAM Nilai Aparat Terlalu Reaktif Cari Pembuat dan Hapus Mural
Menurut dia, kesiapan aparatur negara dalam menjalankan instrumen HAM, terutama saat bertugas, perlu terus diperbaiki.
Sehingga, ke depannya tidak ada gesekan dan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran HAM.
Sebab, yang perlu dipahami bahwa dalam menjalankan birokrasi kenegaraan mengandung kewajiban melayani dan memajukan HAM kepada masyarakat.
Ia membeberkan, Komnas HAM nyaris setiap hari menerima aduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara yang tanpa rasa empati terhadap sesama manusia.
"Kami melihat dari sekian ribuan aduan itu, mungkin yang kurang dari kita adalah proses empati," ucap dia.
Baca juga: Setelah Komnas HAM Ungkap TWK di KPK Langgar Hak Asasi Manusia...
Ia mengatakan kebijakan tanpa diiringi rasa empati bisa mencederai hak-hak rakyat. Karena itu, banyak kasus-kasus atau konflik di Tanah Air.
Contohnya, penguasaan lahan, perkebunan, pertambangan, hingga yang bersinggungan dengan HAM.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.