Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Airlangga: Bagi yang Belum Puas, Ada Mekanismenya

CIREBON, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ada mekanisme khusus bagi pihak yang tak puas dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Airlangga mengatakan ini ketika ditanyakan tanggapannya atas pernyataan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK yang menilai bahwa proses Pemilu 2024 adalah yang paling buruk.

"Bagi yang belum puas tentu ada mekanisme-mekanisme yang bisa dilakukan baik melalui partai maupun individual," ujar Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: JK: Saya Alami Pemilu sejak Pertama, Tak Ada Proses Pemilu Seburuk Saat Ini, Paling Buruk

Airlangga menyampaikan bahwa pemilu tahun ini baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Dia juga yakin proses pemilu setelah reformasi berjalan aman dan berdasarkan aturan.

"Jadi tentu kita lihat hasilnya di tanggal 14 Februari. Tetapi kami yakin setelah lima tahunan, pasca-reformasi, pemilu akan berjalan aman, dan mekanismenya sudah ada," ujar dia.

Sebelumnya, JK menilai bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya.

Bukan tanpa alasan, JK menyinggung soal adanya intimidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

Baca juga: JK Sebut Orang Dekatnya Diintimidasi Usai Dukung Anies-Muhaimin: Ada yang Dipenjara Tanpa Kesalahan

Menurut JK, intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu.

"Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," ujar JK.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," kata JK mengawali pandangannya soal Pemilu 2024 dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa (23/1/2024).

Politikus senior Partai Golkar ini juga menyinggung perbedaan proses Pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Kedua RI Soeharto.

Menurut JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, tetapi cara-caranya dilakukan tidak dengan intimidasi.

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai," kata Jusuf Kalla.