Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sebut Jokowi Berubah karena Terlena Kekuasaan

Kompas.com - 24/01/2024, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK menilai Presiden Joko Widodo saat ini telah berubah, tidak seperti yang dikenalnya pada saat memimpin negara di periode pertamanya, 2014 lalu.

Perubahan pada Jokowi yang dimaksud JK adalah soal keinginan berkuasa.

JK mencontohkan bagaimana isu liar yang beredar bahwa Jokowi ingin masa jabatannya sebagai presiden ditambah menjadi tiga periode.

"Saya kira begitu, berubah. Contohnya tiba-tiba ingin tiga kali, ya kan. Padahal konstitusi hanya 2 kali, seperti itu. Jadi, perubahan-perubahan itu, terjadi," kata JK dalam acara Gaspol! Kompas.com, dikutip Rabu (24/1/2024).

"Jadi ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena menikmati kekuasaan. Lupa," sambungnya.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jusuf Kalla Bicara Silent Majority yang Bisa Goyang Jokowi

Terkini, putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Gibran yang baru berusia 36 tahun itu bisa mendaftar sebagai cawapres berkat perubahan aturan terkait batas usia oleh Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin Anwar Usman, adik ipar Jokowi.

JK berpandangan, bisa saja Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran.

Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan.

"Ya faktor lain ingin tetap berkuasa. Ya mungkin ada rencana kalau mendukung 02 dia masih bisa mungkin memberikan arahan. Saya tidak tahu, tapi seperti itu kira-kira," tutur politikus senior Partai Golkar ini.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak, tapi...

Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar Jokowi menjadi calon gubernur DKI.

Kemudian, ketika bersanding dengan Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Komunikasi antar keduanya pun terus berjalan.

"Setelah 5 tahun (periode jabatan selesai), saya tidak tahu karena saya tidak di pemerintahan lagi," pungkas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com