Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

TKN Prabowo-Gibran Beberkan Cara Sejahterakan Petani Indonesia

Kompas.com - 20/01/2024, 21:12 WIB
Inang Sh ,
Sheila Respati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Komandan Tim Komunikasi Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono membeberkan sejumlah kebijakan yang akan diterapkan pasangan calon tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani ketika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. 

Budisatrio mengatakan, petani adalah bagian penting dari masa depan bangsa karena menjadi ujung tombak dalam menghadapi krisis pangan. 

“Oleh karena itu, kesejahteraan petani tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (19/1/2024).

Budisatrio menjelaskan, Prabowo-Gibran akan menjamin keuntungan dari hasil pertanian yang dihasilkan petani. 

Caranya adalah dengan menetapkan harga panen dan menurunkan biaya produksi.

Baca juga: Prabowo: Kita Harus Swasembada BBM, Tidak Lagi Impor...

“Ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk menjamin keuntungan petani. Pertama, harga pembelian pemerintah atau harga panen yang ditetapkan harus memberikan minimal 30 persen keuntungan bagi petani,” ujarnya. 

Dia menyebutkan, saat kondisi oversupply, pemerintah tetap harus berkomitmen memberikan keuntungan.

“Kedua, berupaya menurunkan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani, terutama jika lahannya masih sewa, penjaminan ketersediaan pupuk, obat-obatan dan pestisida, serta menurunkan bunga bank jika membutuhkan kredit modal,” katanya. 

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian itu menegaskan, hal tersebut harus dilakukan karena pihaknya harus berpihak kepada petani. 

Lebih lanjut, Budisatrio mengatakan, pasangan calon  nomor urut 2 itu memiliki beberapa program untuk menjamin kesejahteraan petani, salah satu yang terpenting adalah memastikan petani memiliki lahan garapannya sendiri.

Baca juga: Survei Media Wave: Prabowo Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Sentimen Positif Terbanyak

“Kredit kepemilikan lahan akan diperkenalkan kepada petani. Dengan demikian, para petani yang belum memiliki lahan dan yang ingin menjadi petani, tetapi tidak punya lahan bisa mengajukan kredit kepada pemerintah,” ujarnya. 

Dengan begitu, kata dia, petani Indonesia tidak hanya pekerja pertanian, tetapi juga bisa memiliki lahan. Menurutnya, cara ini akan secara cepat memperluas lahan pertanian.

Budisatrio mengatakan, sederet kebijakan tersebut akan membentuk keseimbangan antara kepentingan petani, konsumen, dan kepentingan negara.

“Insyaallah petani pasti untung, konsumen tersenyum, karena harga tidak naik, serta kebutuhan pangan nasional terpenuhi. Titik keseimbangan ini yang ingin diwujudkan oleh pasangan calon kami,” tuturnya. 

Politisi partai Gerindra itu mengatakan, sektor pangan dan pertanian menjadi perhatian serius dari Prabowo-Subianto. 

Baca juga: Ada Capres Sindir Makan Gratis, Prabowo: Kalau Otaknya Enggak Jalan, Jangan Jadi Pemimpin

“Pak Prabowo selalu konsisten dan aktif memperjuangkan swasembada pangan dan hak para petani,” ungkapnya. 

Menurutnya, kepedulian Prabowo kepada petani sudah ditunjukkan sejak masih menjadi prajurit hingga pensiun.

“Dari awal beliau terlibat langsung dan aktif memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Baginya, para petani adalah patriot karena kedaulatan pangan bangsa Indonesia ada di tangan mereka,” jeals Budisatrio.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com