Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Capres Sindir Makan Gratis, Prabowo: Kalau Otaknya Enggak Jalan, Jangan Jadi Pemimpin

Kompas.com - 20/01/2024, 17:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir capres lain yang lebih mengutamakan internet gratis ketimbang makan bergizi gratis.

Prabowo mengatakan, orang-orang seperti itu tidak layak menjadi pemimpin karena otaknya lamban.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam Konsolidasi dan Silaturahmi Relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (20/1/2024).

Mulanya, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis.

"Yang usia dini, yang di TK, Yang di SD, SMP, SMA, yang di pesantren, yang di sekolah swasta, semua anak-anak Indonesia harus dapat makanan bergizi," ujar Prabowo.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo-Gibran 47 Persen, Anies-Imin 23,2 Persen, Ganjar-Mahfud 21,7 Persen

"Setuju?" tanyanya.

"Setuju!" seru para relawan.

Lalu, barulah Prabowo menyindir ada capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting.

Dia menyebut capres tersebut lebih mengutamakan internet gratis.

"Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet," ungkap Prabowo.

Baca juga: Prabowo Optimis Menang Pilpres 2024 Satu Putaran: Tidak Akan Dua Putaran!

Prabowo pun bertanya kepada rakyat, mana yang lebih penting antara internet atau makan gratis.

Dia meminta kepada capres yang mengutamakan internet ketimbang makan gratis untuk tidak menjadi pemimpin karena memiliki kapasitas otak yang lambat.

"Saya tanya kepada rakyat, lebih penting rakyat apa internet?" tanya Prabowo.

"Makan," seru relawan.

"Orang yang bilang rakyat enggak minta makan itu anaknya saya kira otaknya agak... Agak lamban. Kalau orang otaknya enggak jalan ya jangan jadi pemimpin," imbuh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com