Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Beberkan Peta Jalan Majukan Perfilman Indonesia

Kompas.com - 20/01/2024, 13:52 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan peta jalan atau roadmap memajukan perfilman Indonesia jika nanti menang dalam Pilpres 2024.

Dia mengatakan, ada lima babak yang akan dilakukan untuk memajukan perfilman Indonesia yang kini belum berkembang pesat.

"Satu ada perkembangan talenta, kedua dukung penuh produksi film, yang ketiga perlindungan bagi pelaku perfilman, yang keempat adalah memperbanyak adalah memperbanyak eksebisi film, yang kelima adalah memperkuat data, hukum dan regulasi," kata Anies saat dialog di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Bawaslu Kota Bekasi Bakal Minta Klarifikasi Manajemen dan Perusahaan Pengiklan Videotron Anies

"Jadi lima ini yang kami bayangkan hendak kami kerjakan di Indonesia," sambung dia.

Langkah pertama terkait pengembangan talenta, Anies menginginkan adanya alokasi anggaran yang cukup dan program fellowship untuk peningkatan keterampilan para pelaku perfilman.

Ada juga program pengembangan script lab untuk penulis naskah film.

Kedua, memberikan dukungan penuh pada produksi film dengan cara memberikan insentif pajak.

Baca juga: Penelusuran Bawaslu, Iklan Videotron Anies Diturunkan karena Ada Pelanggaran Kontrak

"Lalu (memberikan) peran sentral BPI (Badan Perfilman Indonesia) sebagai mitra penting Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, kemudian film inklusif yang ramah disabilitas," imbuh Anies.

Kemudian terkait perlindungan bagi pelaku film. Anies mengatakan, adalah untuk menjaga pelaku perfilman dari risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta kekerasan seksual.

"Lalu di sini ada ruang apresiasi dan penghargaan yang adil bagi pelaku perfilman, lalu mendukung dibentuknya serikat pekerja perfilman untuk memastikan mereka memiliki ruang ekspresi," ucap Anies.

Baca juga: Pajak Hiburan Naik, Timnas Anies-Muhaimin: Sektor Hiburan Mau Dihidupkan Atau Diciutkan?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dukungan berikutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah bioskop di Indonesia dan mengembangkan pusat sinema yang tersebar di beberapa daerah.

Dukungan lainnya, negara akan memfasilitasi festival film khususnya berstandar internasional bagi para pelaku film.

"Lalu yang kelima perkuatan data, hukum dan regulasi di antaranya perbaikan dan integrasi lintas instansi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com