Bicara Pencegahan Korupsi, Prabowo: Kita Tingkatkan Gaji Semua Penyelenggara Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, bakal meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Acara itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Sejumlah Menteri Dukung Prabowo, Timnas Anies-Muhaimin: Kami Tak Pernah Takut dan Gentar

Menurut Prabowo, gagasannya meningkatkan gaji para pejabat merupakan bentuk pendekatan sistemik dan bersifat realistis dalam upaya pencegahan korupsi.

Dia memandang, kualitas hidup para pengambil kebijakan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran harus diperbaiki dan dijamin.

Prabowo lantas mencontohkan, hakim-hakim di negara maju, hakim tinggi, dan hakim agung bisa duduk di jabatannya selama seumur hidup di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Mereka baru bisa berhenti ketika sakit, minta berhenti atau meninggal.

“Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri. Itu di Inggris,” ujarnya.

Namun, Prabowo tidak memerinci berapa besar kenaikan gaji yang dirancangnya. Dia hanya menyebut bahwa anggaran yang ada mampu dibebankan dengan kenaikan gaji tersebut.

Baca juga: Prabowo Sepakat dengan Anies, Pemberantasan Korupsi Perlu Political Will

Sebelumnya, KPK mengundang ketiga pasangan capres-cawapres untuk menghadiri acara Paku Integritas pada Rabu, 17 Januari 2024.

Namun, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa acara tersebut bukan sebuah debat atau adu program pemberantasan korupsi antar pasangan calon (paslon).

Menurut Nawawi, KPK akan menyampaikan berbagai masalah dan hambatan pemberantasan korupsi kepada para kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Formatnya tidak dalam bentuk debat, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Kemudian, KPK akan meminta komitmen dari para capres-cawapres untuk atas hambatan itu sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi maksimal.

Baca juga: Anies Hampiri Prabowo untuk Bersalaman Usai Paparkan Komitmen Antikorupsi di KPK