Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spanduk Caleg Bertebaran di Jalanan, Formappi Nilai Masyarakat Sudah Tak Simpatik dengan Mereka

Kompas.com - 15/01/2024, 16:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Formappi Lucius Karus memandang spanduk calon legislatif (caleg) maupun bendera partai politik tidak lagi efektif membuat masyarakat untuk memilih dalam Pemilu.

Sebaliknya, menurut dia, masyarakat justru tak lagi simpatik pada spanduk, baliho caleg, maupun bendera parpol.

"Saya kira dengan masifnya spanduk yang ada di jalanan, saya mulai merasa ini bukan kampanye yang simpatik lagi. Apalagi wajah-wajah yang kita tahu ada di spanduk spanduk itu adalah wajah-wajah petahana, orang-orang yang selama ini tidak pernah kedengaran saat mereka menjabat," ucap Lucius ditemui di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (15/1/2024).

Padahal, menurut dia, jika kerja-kerja para caleg petahana itu baik, masyarakat tentu secara otomatis akan kembali memilihnya.

Baca juga: Ganjar Janji Golkan RUU Perampasan Aset, Formappi: Itu Janji Politik yang Tak Wajib Kita Percaya

"Jadi kalau dia bekerja, kalau dia membangun komunikasi yang intens dengan pemilihnya selama 4 tahun lebih, sepertinya dia enggak perlu bikin spanduk besar-besar dong," jelas Lucius.

Lucius menambahkan, masyarakat tentu akan jengkel apabila mereka terus disuguhi wajah-wajah caleg, namun minim kinerja saat terpilih.

"Yang mustinya kita kemudian disodorkan kinerja hasil kerja selama dia menjabat, bukan wajah yang dengan rona memelas yang kemudian kita saksikan hari-hari di sepanjang jalan," pungkasnya.

Adapun spanduk dan baliho para caleg belakangan menghiasi jalanan di daerah-daerah menjelang Pemilu 2024

Baca juga: Berkaca dari Kasus PSI, Formappi Nilai Tak Akan Ada Partai yang Jujur soal Dana Kampanye

Pencoblosan Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

Spanduk-spanduk dan bendera partai politik ini pun dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya warga di DKI Jakarta.

Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan banyaknya bendera partai politik yang berkibar di kiri-kanan pembatas Flyover Senen, Jakarta Pusat.

Warga Jakarta Timur Celie (25) mengatakan, dia memaklumi anggota partai yang ingin melakukan kampanye dengan memasang bendera.

Namun, menurut dia, alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di jalanan terlalu penuh jelang Pemilu 2024 mendatang.

“Terlalu penuh, sampai-sampai ada yang pernah kecelakaan. Bendera yang banyak dipasang di flyover juga kadang kepenuhan banget dan bikin orang susah liat jalan,” keluh Celie saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Formappi: 91 Persen Anggota DPR Nyaleg Lagi, Lebih Sibuk di Dapil daripada Senayan

“Jatuhnya bukan kayak mau kampanye, tapi lebih kayak ajang gengsi asal menuhin pendukung di jalan,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com