Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran dan Harus Diubah

Kompas.com - 15/01/2024, 12:45 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

AMBON, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai tak tepat sasaran.

Hal itu seringkali membuat kelangkaan di banyak tempat khususnya di daerah kepulauan di Indonesia.

"(Kelangkaan) ini juga dialami di banyak tempat yg kawasan kepulauan tentu Maluku mengalaminya, Jadi kami melihat (penyebabnya) bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," ujarnya saat kampanye dialog dengan tajuk "Desak Anies" di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024), seperti disiarkan di KompasTV.

Baca juga: Sebut Cak Imin Aneh sejak Jadi Cawapres Anies, TKN: Dulu Dukung Food Estate, Sekarang Mau Hentikan

Anies kemudian memberikan data yang pernah diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait subsidi BBM.

Subsidi solar misalnya, 89 persen dinikmati dunia usaha dan hanya 11 persen yang dinikmati oleh masyarakat umum.

Namun dari 11 persen masyarakat itu, 95 persennya adalah keluarga yang sudah mampu.


"Hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu, jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5 persen (dari 11 persen penerima) subsidi solar," imbuh Anies.

Begitu juga BBM pertalite yang disebut hanya 20 persen keluarga prasejahtera yang menikmati harga subsidinya, sedangkan sisanya adalah keluarga mampu.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan, ini potret kenyataannya," kata Anies.

Baca juga: Janji Anies Bangun Lapangan Sepakbola Berstandar FIFA di Kampung-Kampung Provinsi Maluku

Anies mengatakan, sesuatu yang sifatnya di bawah harga pasar seperti BBM bersubsidi hampir pasti akan menjadi langka.

Sebab itu dia ingin mengoreksi sistem subsidi BBM agar tepat sasaran dengan cara mendata secara rinci siapa yang layak mendapatkan subsidi.

"Menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran, dan jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejarah justru gagal mendapatkan yang subsidi. Karena tidak disiapkan sistemnya kita akan siap dengan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com