Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Enggan Berpikir Buruk pada Jokowi Soal Pertemuan dengan Prabowo, Zulhas, dan Airlangga

Kompas.com - 13/01/2024, 14:42 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengaku enggan berpikiran buruk dengan Presiden Joko Widodo karena melakukan pertemuan dengan tiga menteri yang terafiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pertemuan itu dilakukan sebelum debat calon presiden (capres) kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Secara bergantian, Jokowi sempat menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Apa yang salah dalam hal ini? Mbak Puan juga sampaikan kalau diajak makan (Jokowi) pasti juga datang,” ujar Eriko dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Ketua DPP Ungkap PDI-P Sudah Lama Tak Bicara dengan Jokowi

Ia menyebutkan, apapun perbedaan yang sekarang nampak antara sikap PDI-P dan Jokowi tak lantas membuat silaturahmi terputus.

Eriko pun tak mempersoalkan Jokowi bertemu dengan para menterinya itu karena sangat mungkin membicarakan soal urusan negara.

“Kalau mau menduga-duga bisa saja menunjukan kedekatan bisa saja bicara soal urusan kenegaraan kan boleh juga,” tutur dia.

Di sisi lain, ia berharap para menteri dari PDI-P suatu saat bisa juga dipanggil Jokowi untuk bicara empat mata.

Baca juga: Soal Potensi Kubu Anies dan Ganjar Bersatu di Putaran Kedua, Sekjen PDI-P: Kami Sangat Welcome...

“Kenapa (menteri dari PDI-P enggak diajak)? Kan belum. Mana tahu (Jokowi) pulang, Prof Mahfud diajak, mana tahu pulang nanti, Bu Risma dipanggil, makan, bagaimana dengan bansos? Kan bisa kan. Bisa saja saat pulang nanti, Pak Pramono Anung diajak, kan boleh-boleh saja,” papar dia.

Terakhir, Eriko menekankan pandangan publik boleh bermacam-macam melihat sikap Jokowi saat ini. Tapi, secara pribadi ia tak ingin berpikir negatif soal langkah-langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo itu sebagai pemimpin negara.

“Jadi kita membiasakan diri tidak suudzon lah, bahwa itu menjadi bahan di media sekarang sah-sah saja tergantung persepsi. Kalau saya melihat persepsi positif saja,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com