Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Tak Ada Diksi Prabowo-Gibran yang Perlu Dikontrol, TKN: Biarkan Saja Mengalir

Kompas.com - 11/01/2024, 19:09 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, tidak ada diksi yang perlu dikontrol dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Enggak ada yang perlu dikontrol, enggak ada yang salah, ngapain dikontrol?” kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

Nusron juga menambahkan bahwa diksi yang keluar dari Prabowo atau Gibran biarkan saja mengalir.

“Tidak ada istilah kesalahpahaman, biarkan saja mengalir. Biarkan saja mengalir,” ujar Nusron.

Baca juga: Dia Bilang Aku Pakai Uang Rakyat untuk Beli Alat Bekas, Masa Perang Pakai Barang Enggak Bagus? Sorry Ye

Gaya Prabowo dalam mengelola emosi dinilai menjadi salah satu kendala dalam proses kampanye Pilpres 2024. Misalnya, pernyataan Prabowo selepas debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023.

Dalam debat itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat melontarkan pertanyaan tentang perasaan Prabowo yang bisa berpasangan dengan Gibran dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial dan mengandung unsur pelanggaran kode etik hakim.

Prabowo kemudian, tanpa menyebut nama, memberikan tanggapan atas pertanyaan Anies dalam debat pertama Pilpres dalam sebuah forum internal Partai Gerindra. Peristiwa yang direkam itu kemudian beredar di media sosial.

"Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, etik, etik. Ndasmu etik (etik kepalamu)," kata Prabowo dalam acara "Konsolidasi Nasional Partai Gerindra" di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat, 15 Desember 2023, seperti dalam video viral tersebut.

Baca juga: Prabowo: Ada Tukang Hasut Mau Mengadu Saya dengan Rakyat, tapi Datanya Salah

Terbaru, Prabowo kembali menyampaikan pernyataan kontroversial selepas debat ketiga Pilpres 2024.

Kata-kata "goblok" dan "tolol" meluncur dari lisan Prabowo saat berkampanye di Pekanbaru, Riau, pada Selasa, 9 Januari 2024.

"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok, sih?" ujar Prabowo.

Prabowo juga menilai soal kepemilikan tanah seharusnya tidak perlu dijadikan bahan argumentasi dalam debat capres.

"Enggak usah di bawa-bawa debat, lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," kata Prabowo.

Baca juga: Soal Temuan PPATK, TKN: Kalau Keuangan Parpol Makin Transparan, Kami Makin Senang

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro, TKN Prabowo-Gibran dinilai mesti bekerja keras buat memastikan pernyataan kontroversial tidak berdampak negatif terhadap elektabilitas.

"Di titik inilah pekerjaan rumah Prabowo dan TKN mengemuka. Karena dimensi emosional Sang Ketum (Ketua Umum) Gerindra ini terus mengemuka," kata Agung dalam pernyataannya seperti dikutip pada Kamis (11/1/2024).

Agung menilai, gaya kampanye Prabowo dan Gibran sempat sukses menarik perhatian dengan pencitraan "gemoy."

Meski demikian, Agung menilai pencitraan politik terhadap Prabowo tidak sejalan dengan sikapnya saat menjalani kampanye terbuka.

Baca juga: Menata Emosi Prabowo Dinilai Jadi PR Utama TKN Saat Kampanye Pilpres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com