Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta-fakta OTT KPK di Labuhanbatu, Amankan 10 Orang, Termasuk Bupati Erik Ritonga

Kompas.com - 11/01/2024, 18:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 orang termasuk Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga.

Berdasarkan keterangan lembaga antirasuah, OTT ini terkait pengadaan barang dan jasa di Labuhanbatu.

Berikut fakta-fakta OTT KPK di Labuhanbatu:

1. Bupati Labuhanbatu turut diamankan

Dalam OTT tersebut, total terdapat 10 orang terkait yang digelandang KPK.

Salah satu orang yang diamankan KPK ialah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," kata juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Ketua KPK Sebut OTT Bupati Labuhanbatu Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Namun demikian, Ali sejauh ini belum bisa menjelaskan secara detail terkait dugaan tindak pidana yang dilanggar Erik.

2. Pengadaan barang dan jasa

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango menyebut OTT di Labuhanbatu berkaitan dengan dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

Walaupun begitu, ia juga belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik perihal kasus ini.

"Sementara sih soal pengadaan barang dan jasa juga. Seperti biasa saja, seperti itu," kata Nawawi di Gedung KPK, Jakarta.

Baca juga: KPK Tangkap Lebih dari 10 Orang dalam OTT Bupati Labuhanbatu

Nawawi enggan membeberkan lebih lanjut mengenai operasi senyap tersebut.

Ia meminta publik menunggu hasil pendalaman lebih lanjut para tim penyelidik dan penyidik.

"Belum tau pasti PBJ (pengadaan barang dan jasa) mengenai apa itu. Cuma salah satunya yang itu juga ada bupatinya," tutur Nawawi

3. Amankan uang tunai

Dari OTT ini, KPK menyita uang tunai yang diduga menjadi barang bukti dalam penangkapan di Labuhanbatu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com