Bicara Besaran Anggaran Rumah Terapung di Pantura, Prabowo: Budaya Indonesia Itu Suka "Mark Up"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa budaya Indonesia suka mark up anggaran.

Hal itu dinyatakan Prabowo dalam sambutannya saat seminar nasional soal strategi perlindungan Pulau Jawa di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Awalnya, Prabowo mengatakan bahwa ia memerintah Universitas Pertahanan (Unhan) RI untuk membangun rumah panggung dan terapung di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengatasi naiknya permukaan air laut.

Baca juga: Diteriaki “Presiden” Saat Berkunjung ke Palembang, Prabowo: Saya Rasakan Harapan Besar Kalian

Untuk proyek rumah terapung, kata Prabowo, Unhan akan dibantu oleh para ahli dari dua industri pertahanan, yakni PT PAL Indonesia dan PT LEN Industri, dengan nilai Rp 130 juta per rumah.

Anggaran untuk rumah terapung itu termasuk sonar panel tenaga surya dan septic tank.

Namun, Prabowo sengaja melebihkan anggaran menjadi Rp 150 juta per unit.

“Saya kasih anggaran lebih, Rp 150 juta. Budaya Indonesia itu suka mark up, mark up ya, sekalian saja saya kasih spelling yang sah jadi enggak usah tipu-tipu,” ujar Prabowo.

“Lebih baik kita terbuka kasih spelling, bikin yang terbaik untuk rakyat segera. Jadi dengan demikian Rp 150 juta itungan saya bisa dipakai mereka selama 10 tahun atau 15 tahun,” kata Menhan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mendorong pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantura Jawa untuk menjawab fenomena naiknya permukaan air laut dan abrasi.

Baca juga: Soal Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo, JK Akui Sarankan Beli Itu

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga hadir dalam seminar mengatakan, terdapat sekitar 50 juta penduduk di Pantura Jawa.

“Jadi yang terdampak itu 50 juta. Tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan infrastrukur, tetapi kelangsungan hidup masyarakat,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut bahwa Pantura sebagai “North Java Corridor Economy” memiliki sekitar 70 kawasan industri.

Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.