Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Pakai Taktik Jokowi Soroti Kepemilikan Lahan Prabowo...

Kompas.com - 08/01/2024, 09:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu momen yang menjadi sorotan dalam debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1/2024) malam adalah adu argumen antara calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai kepemilikan lahan.

Anies menyatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas.

Dia kemudian membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yakni seluas 340.000 hektare.

Anies mengatakan, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

Baca juga: Anies Sebut Prabowo Punya Lahan 340.000 Hektare Saat Debat Capres, Berikut Ini Faktanya

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektare sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," kata Anies.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya, punya, menurut Pak Jokowi, lebih dari 340 hektare tanah di republik ini. Ini harus diubah. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki," ucap Anies.

Ia kemudian mengkritik pernyataan Prabowo yang berjanji meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Ia mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan Prabowo selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menahan).

Baca juga: Anies: Lahan Prabowo 340.000 Hektar, tetapi Separuh Prajurit TNI Tak Punya Rumah Dinas

"Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun hampir lima tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan bukan mengatakan apa yang akan dilakukan," ucap Anies.

Anies mengatakan, jika dirinya terpilih sebagai presiden 2024, pihaknya akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI.

Dengan demikian, kata Anies, prajurit TNI tidak perlu menyewa kamar kos atau mengontrak rumah dan bisa bertugas dengan tenang.

"Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tapi tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas itu tidak benar, itu harus dikoreksi," tutur Anies.

Moderator lantas sempat menanyakan pada Anies bagaimana mendapatkan akses dan pengembangan teknologi untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Baca juga: Ketika Prabowo dan Anies Sempat Berdebat soal Data Kepemilikan Lahan Prabowo...


Akan tetapi, Anies tak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi mengklarifikasi data yang disampaikan soal kepemilikan lahan Prabowo.

“Terima kasih, sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare, tapi 340.000 hektare. saya klarifikasi,” ujar Anies.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com