Prabowo dan Anies Saling Serang Soal Etik, Ganjar: Mudah-mudahan yang di Tengah Mendinginkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Saling serang narasi tersaji dalam debat calon presiden (capres) kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Momen tersebut sempat melibatkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Keduanya terlibat adu argumen terkait dengan etika pemimpin.

Mulanya, Anies menanyakan pada Prabowo pendapatnya tentang hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan mengorkestrasi pertahanan negara.

“Nah pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bapak adalah apa hubungan standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara?” ucap Anies.

Baca juga: Anies Singgung Orang Dalam Prabowo di PT Teknologi Militer Indonesia saat Tanya Soal Etika

Kemudian, Prabowo mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki dasar etika yang tinggi karena mesti memberikan contoh pada masyarakat.

"Pertama nilai adalah cinta tanah air. Kedua kejujuran. Ketiga kebersihan yang bapak bolak balik ngomong. Harus memberikan contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apa pun. Jadi saya sependapat. Harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai," jawab Prabowo.

Tak hanya itu, mantan Danjen Kopassus itu juga menekankan pentingnya pemimpin yang jujur dan setia pada rakyat. Ia pun meminta jangan ada pihak yang berupaya menyesatkan rakyat karena ambisi pribadi.

“Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita sesatkan rakyat, kita hasut rakyat, kita membahayakan pertahanan dan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita kasihan. Kalau ada calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja," papar dia.

Baca juga: Sebut Anies Menyesatkan, Prabowo: Anda Tidak Pantas Bicara soal Etik!

Lantas, Anies mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan Prabowo. Ia kemudian menuding dua hal.

Pertama, Anies mengatakan ada indikasi nepotisme dalam pemilihan perusahaan pengadaan alutsista dan proyek food estate di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam di pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defence Security, lalu orang dalam di food estate,” sebutnya.

Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menyinggung persoalan etik yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan uji materi batas usia calon wakil presiden (cawapres) yang akhirnya melanggengkan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal RI-2.

“Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi etika. Kemudian Bapak mengolok-olok tentang etika, saya tidak tega mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Bapak soal ini?” kata dia.