Anies: Lahan Prabowo 340.000 Hektar, tetapi Separuh Prajurit TNI Tak Punya Rumah Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Adapun Prabowo merupakan capres nomor urut 2 yang saat ini sedang menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Baca juga: Ditanya Anies, Ganjar Beri Skor 5 untuk Bidang Pertahanan Indonesia Pimpinan Prabowo

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

"Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki," ucap Anies.

Baca juga: Dituding Prabowo Menyesatkan, Anies: Jangan Emosional dalam Hadapi Persoalan Negara

Ia kemudian mengkritik pernyataan Prabowo yang berjanji meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Ia mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan Prabowo selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menahan).

"Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun hampir lima tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan bukan mengatakan apa yang akan dilakukan," ucap Anies.

Anies mengatakan, jika dirinya terpilih sebagai presiden 2024, pihaknya akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI.

Baca juga: Minta Prabowo Tunjukkan Hasil Kerja, Anies: Bapak Sudah Menhan 4 Hampir 5 Tahun

Dengan demikian, kata Anies, prajurit TNI tidak perlu menyewa kamar kos atau mengontrak rumah dan bisa bertugas dengan tenang.

"Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tapi tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas itu tidak benar, itu harus dikoreksi," tutur Anies.