Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diisukan Bakal Hapus Bansos jika Jadi Presiden, Ganjar: Yang Ngomong Bohong

Kompas.com - 06/01/2024, 18:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membantah anggapan yang menyebut program bantuan sosial dan bantuan langsung tunai bakal dihapus jika ia terpilih sebagai presiden.

Saat berkampanye di kawasan Pulogebang, Jakarta, Sabtu (6/1/2024), Ganjar bertanya kepada pendukungnya apakah mereka mempercayai isu tersebut atau tidak.

"Kalau kemarin terjadi cerita, 'Nanti kalau Ganjar-Mahfud menang, bansos enggak ada lagi. BLT enggak ada lagi'. Percaya? Percaya? Percaya?" tanya Ganjar kepada simpatisan dan pendukungnya.

Baca juga: FBR dan Ikatan Keluarga Madura Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Pertanyaan itu pun dijawab oleh para pendukung dengan berseru "tidak" dan "bohong".

Ganjar lalu menyebut bahwa pihak yang menyebarkan isu bahwa bansos dan BLT akan disetop apabila ia terpilih sebagai presiden telah dianggap pembohong oleh masyarakat.

"Berarti yang ngomong bohong dong. Halo yang ngomong, dicatat, kalian dikatakan masyarakat bohong," kata dia.


Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun berpesan agar ada edukasi dalam kampanye politik, salah satunya adalah tidak mengajarkan kebohongan.

Baca juga: Ganjar Sebut Jokowi Lebih Baik Tegaskan Berpihak pada Pilpres 2024

Lebih lanjut, Ganjar menekankan bahwa BLT dan bansos harus tetap diberikan karena masih ada masyarakat yang membutuhkan.

Hanya saja, penyaluran bantuan ini bermasalah karena tidak merata dan tidak tepat sasaran akibat pendataan yang tidak valid.

Ganjar berjanji, apabila ia terpilih kelak, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran karena pendataannya menggunakan data yang ada di kartu tanda penduduk (KTP).

"Ketika Bapak Ibu semuanya sudah punya KTP, itulah yang akan kami pakai untuk pendataan, insya Allah tepat, dan kalau kemmudian sudah tepat maka siapa yang berhak mendapatkan bantuan yang tidak mendapatkan bantuan akan kita pastikan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com