Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Lapangan Kerja Sulit, Muhaimin Singgung Industri yang Terhambat Pungli

Kompas.com - 05/01/2024, 22:17 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyoroti maraknya pungli sebagai salah satu penghambat industri di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan salah satu peserta di forum Re Solusi Indonesia yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Mulanya, peserta itu bertanya kenapa mencari pekerjaan sulit dan bahkan banyak tenaga kerja yang dibayar di bawah upah minimum regional (UMR).

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran: Musuh Kita Bukan Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Melainkan Kemiskinan

“Membuka lapangan kerja itu hanya ada tiga syarat yang minimal harus dipenuhi, yang pertama harus ada industri, industri ini butuh dua syarat. Syarat yang pertama kepastian hukum, dan tidak adanya biaya ekonomi yang mahal,” tutur Muhaimin.

Ia menyatakan, selama ini industri di Indonesia belum optimal karena berbagai persoalan.


Bahkan, banyak industri yang akhirnya bangkrut atau investor yang batal mengucurkan dana untuk menggerakan perekonomian.

“Industri selama ini agak gagal bahkan terjadi deindustrialisasi, karena tidak ada kepastian hukum dan sering kali terjadi biaya ekonomi yang tinggi, banyak pungli, banyak hal yang membuat industri kita hengkang dan bahkan tidak tumbuh,” papar dia.

Kondisi itu, lanjut Muhaimin, otomatis berdampak pada minimnya penyerapan tenaga kerja maupun pemberian upah yang layak.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di Jatim

Maka, ia berjanji, jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama Anies Baswedan, sektor industri bakal dibenahi secara menyeluruh.

Termasuk, memberantas pungli dan persoalan ekonomi yang menghambat industri Tanah Air.

“Nah, nanti Amin (Anies-Muhaimin) kalau menang insya Allah, kepastian usaha, jaminan usaha, kepastian hukum, tidak ada pungli, pembersihan aspek hukum itu akan membangun reindustrialisasi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com