Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Bantuan untuk Afganistan, Menlu RI: Perempuan Punya Hak yang Sama Dapat Pendidikan

Kompas.com - 04/01/2024, 20:38 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyebut Indonesia kembali memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak Afganistan.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Kilas Balik Diplomasi Indonesia 2023 lewat kanal YouTube Media Center Indonesia Maju, Kamis (4/1/2024).

Bantuan tersebut menguatkan prinsip pemerintah Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara kepada anak perempuan dalam mengenyam pendidikan.

"Prinsip kita education for all, perempuan dan anak perempuan punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan," ujar dia.

Baca juga: Inggris Pangkas Bantuan, 1 dari 3 Anak di Afghanistan Krisis Kelaparan

Pada akhir tahun 2023, Retno mengatakan berkesempatan bertemu dengan penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia.

"Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, tidak hanya saja dari Afganistan tapi juga dari banyak negara di Afrika," ujar Retno.

Selain itu, Indonesia juga akan mengadakan konferensi internasional terkait masalah pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan.

Baca juga: Menlu Retno: Israel Jatuhkan 6.000 Bom di Gaza dalam 6 Hari, Setara dengan 1 Tahun Serangan AS ke Afghanistan

Konferensi itu memberikan penegasan, bahwa Indonesia adalah negara yang memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, khususnya untuk anak perempuan.

Termasuk mendukung agar perempuan dan anak perempuan di Afganistan bisa mengenyam pendidikan.

"Indonesia termasuk satu dari negara yang berada di garis depan untuk memperjuangkan hak-hak women and girls di dalam pendidikan di Afganistan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com