Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Israel Jatuhkan 6.000 Bom di Gaza dalam 6 Hari, Setara dengan 1 Tahun Serangan AS ke Afghanistan

Kompas.com - 27/11/2023, 15:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, serangan yang Israel lakukan ke Palestina dalam 6 hari saja sudah setara dengan yang Amerika Serikat lakukan kepada Afghanistan.

Hal tersebut Retno sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Dalam kurun waktu 6 hari pertama saja, militer Israel mengeklaim telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4 ribu ton. Dan sebagai perbandingan, Amerika Serikat menjatuhkan jumlah yang hampir setara di Afghanistan dalam waktu 1 tahun," ujar Retno.

Baca juga: Menlu Retno Bareng OKI Galang Dukungan untuk Gencatan Senjata di Gaza

Retno menjelaskan, selain serangan militer yang Israel lakukan sejak 9 Oktober 2023, Israel juga mulai memblokade total dan membatasi masuknya listrik, makanan, serta bahan bakar ke Gaza.

Retno menyebutkan, saat ini Gaza tengah mengalami bencana kemanusiaan imbas serangan Israel.


"Konsekuensinya, sebagaimana kita ketahui, situasi di Gaza dapat disebut sebagai catastrophic atau bencana kemanusiaan," ucapnya.

Lalu, kata dia, pada 23 November 2023, kantor berita pemerintah Palestina mencatat lebih dari 14.800 korban jiwa, di mana 10 ribu (68 persen) korban jiwanya merupakan anak-anak dan perempuan.

Baca juga: Menlu Retno Tegaskan Israel Tak Bisa Pakai Alasan Self Defense untuk Serang Palestina

Jumlah korban luka mencapai 36.000 orang, yang mana sebagian besar korban luka juga merupakan anak-anak dan perempuan

"Tingkat kerusakan infrastruktur juga sangat masif dan memprihatinkan. Secara total sekitar 60 persen perumahan di jalur Gaza tidak dapat ditinggali," jelas Retno.

"UNRWA mencatat hampir 1,7 juta orang atau 80 persen populasi di Gaza dinyatakan mengungsi dari rumahnya. Menurut UNRWA, Ini adalah jumlah displacement warga Palestina dengan skala terbesar sejak 1948," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com