Wujud Konkret Kepulauan Mandiri

TAGLINE penting yang dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Gerakan ini punya cakupan luas, tidak hanya mengubah mental (non fisik) yang ukuran keberhasilannya bersifat jangka panjang.

Dalam konsepnya, GNRM meliputi 5 aspek, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Semua gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Aplikasi dan implementasinya harus dikonkretkan semua unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah serta implementatif di tingkat terkecil.

Kata kunci penting dari semua itu sebenarnya adalah kemandirian. Sebagai negara besar dan kekayaan melimpah, pada dasarnya Indonesia sudah harus bisa mencapai itu.

Kemandirian bisa dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan daerah untuk melaksanakan berbagai aktifitas pembangunan dengan bertumpu pada potensi dan kekuatan internal yang dimiliki.

Bahwa kemudian dalam mewujudkan kemandirian tersebut dibutuhkan sentuhan dan rangsangan dari pihak luar, itu sah-sah saja. Namun kuasa atas potensi yang ada harusnya ada pada daerah dan masyarakat setempat. Itulah sebenarnya esensi mandiri.

Tidak masanya lagi ada istilah keterlambatan pembangunan atau tersendatnya pengembangan daerah karena tidak ada bantuan dari pihak luar atau belum adanya program dari pemerintah.

Daerah dan masyarakat harus mampu melihat dan menilai masalah yang dialami, mampu melihat peluang mengatasi masalah, dan mampu mengeksekusinya menjadi solusi konkret.

Kemandirian bukan juga berarti keterisolasian, menafikan semua masukan dari pihak luar, menolak semua investasi, tentu saja tidak. Pihak luar silahkan masuk, tapi kuasa kelola dan kuasa manfaat ada pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, kemandirian akan beririsan dengan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Setidaknya secara teoritis pembangunan itu harus mengacu pada tiga tataran nilai penting. Pertama, ketahanan (sustenance), mampu memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

Kedua, kekuatan diri/kemanusiaan (self esteem), pembangunan yang memanusiakan dan membanggakan masyarakat di daerah itu.

Ketiga, bebas dari perbudakan (freedom from servitude), tiap individu berhak berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Kuncoro, 2000).

Konsep kepulauan mandiri

Kita melihat potensi Indonesia ini ada di berbagai sektor, baik darat maupun lautan. Semua terhubung dalam rangkaian Negara Kepulauan yang ditasbihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, kemandirian di wilayah daratan, seperti kemandirian pangan harus sejajar dengan gagasan kemandirian sebagai negara kepulauan. Inilah yang kemudian saya sebut dengan gagasan Kepulauan Mandiri.

Konsep Kepulauan Mandiri tentunya berbasis pada realitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.