Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sindir Program Makan Siang Gratis, TKN: Prihatin karena Menko Polhukam Harusnya Paham

Kompas.com - 31/12/2023, 13:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo prihatin pada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD karena menyindir program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

Drajad mengatakan, Mahfud yang saat ini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) justru dipertanyakan kepeduliannya terkait gizi anak Indonesia.

"Pernyataan Pak Mahfud itu membuat kita pantas meragukan kepedulian Prof Mahfud kepada kondisi gizi anak-anak Indonesia," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi, Minggu (31/12/2023).

"Yang jelas hal itu menunjukkan ketidakpahaman Pak Mahfud tentang program yang sangat didorong oleh The World Food Program (WFP) dari PBB ini. Sangat memprihatinkan karena beliau masih Menko Polhukam yang seharusnya sangat memahami prioritas-prioritas PBB," katanya lagi.

Baca juga: TKN Klaim Program Makan Siang dan Susu Gratis Akan Dibeli dari Warung UMKM di Daerah

Menurut Drajad, WFP memberi prioritas yang sangat tinggi terhadap program makan siang dan susu gratis.

Dia mengatakan, makan siang bagi anak sekolah adalah salah satu investasi terbaik pemerintah.

"Kita tahu belanja pemerintah itu ada komponen konsumsi dan komponen investasi. Para ekonom memberi preferensi kepada belanja investasi dibanding konsumsi pemerintah. Makan siang gratis ini termasuk dalam belanja investasi pemerintah," ujar Drajad.

"Lebih memprihatinkan lagi, Pak Mahfud meremehkan program yang menjadi salah satu upaya andalan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 8," katanya lagi.

Baca juga: Sentil Program Makan Siang Prabowo-Gibran, Mahfud Prospeknya Apa?

Kemudian, Drajad menyinggung bahwa di dunia ini sudah ada 76 negara yang menjalankan program makan siang gratis.

Dia menyebut bahwa ada sekitar 418 juta anak di seluruh dunia yang menikmatinya.

Oleh karena itu, Drajad mengatakan, Prabowo-Gibran sebenarnya hendak menjalankan salah satu program yang tergolong sebagai praktik terbaik internasional.

"Program ini akan banyak dinikmati oleh pelaku usaha rakyat. Ketika kita bicara UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), sering yang terpikirkan adalah kredit, pelatihan dan sebagainya. Jaminan pasar dan harga bagi UMKM sering terlupakan. Padahal jaminan pasar dan harga itu sangat krusial," kata Drajad.

Melalui program ini, menurutnya, negara menjadi pasar bagi UMKM dan menjamin harganya.

Baca juga: Gibran Bahas Lagi Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, dari Mana Duitnya?

Drajad juga mengatakan, otomatis program itu menjadi insentif bagi pelaku UMKM seperti peternak ayam pedaging, ayam petelur, sapi perah, sapi pedaging, petani palawija, sayur dan buah, petani padi, jasa katering (yang kebanyakan ibu-ibu), jasa transportasi dan sebagainya.

"Karena pasar dan harga dijamin negara, tentu akan makin banyak orang yang mau ikut beternak dan sebagainya. Sehingga, produksi diharapkan akan meningkat. Jika tidak cukup, baru kita impor," ujarnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com