Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kekosongan Jabatan, KPU Lantik Anggota KPUD 40 Kabupaten/Kota Dini Hari Ini

Kompas.com - 29/12/2023, 20:53 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pelantikan anggota 40 KPU kabupaten/kota 13 provinsi pada Sabtu (30/12/2023) pukul 00.15 WIB.

Pelantikan anggota KPU pada dini hari ini baru kali ini terjadi sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni 2022.

"Diinformasikan kepada rekan-rekan media cetak, elektronik, dan daring, pelantikan anggota KPU kabupaten/kota pada 40 kabupaten/kota di 13 provinsi periode 2023-2028. Sabtu, 30 Desember 2023, pukul 00.15 WIB sampai dengan selesai di ruang sidang utama lantai 2 KPU," tulis undangan peliputan resmi KPU RI, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Ribut-ribut Ketua KPU dengan Roy Suryo: Berawal dari Tudingan soal Mikrofon Gibran

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, pelantikan pada dini hari ini dilakukan karena anggota KPU sebelumnya di 40 kabupaten/kota itu bakal berakhir masa jabatannya per Sabtu (30/12/2023).

Sepanjang hari ini, KPU menggelar Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di bilangan Senayan.

"Supaya tidak ada kekosongan jabatan," ujar Hasyim kepada Kompas.com, Jumat malam.

Ia menambahkan, tindakan semacam ini bukan barang baru dan pernah dilakukan pada kepengurusan sebelumnya.

Baca juga: Pemerintah Ceko Keberatan, KPU Tiadakan Kotak Suara Keliling di Praha

"Sering dilakukan KPU. Pada tahun 2018 juga begitu," ujar Hasyim.

Namun demikian, kepengurusan KPU di beberapa kabupaten/kota di sejumlah provinsi sudah kosong sepekan ini.

Mengutip Antara, beberapa kepengurusan yang kosong itu terjadi di 3 kabupaten/kota di Banten dan 7 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Hasyim sebelumnya sudah meneken surat keputusan kepada KPU provinsi masing-masing untuk melakukan pengambilalihan guna menghindari kekosongan masa jabatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com