Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Anggaran Program SMK Gratis Rp 50 Triliun, Ganjar: Tak Terlalu Mahal dan Lebih Berguna

Kompas.com - 29/12/2023, 18:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

WONOGIRI, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, anggaran pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) gratis untuk keluarga miskin di setiap kabupaten/kota yang dijanjikannya sekitar Rp 50 triliun.

Saat ditanya wartawan apakah artinya program ini lebih realistis dibandingkan program makan siang gratis dengan anggaran Rp 400 triliun yang dijanjikan capres Prabowo Subianto, Ganjar mengaku tak mau membandingkannya.

Namun, dia menyatakan bahwa anggaran program SMK gratis jauh lebih murah.

"Enggak, saya enggak mau membanding-bandingkan, enggak, hehehe. Saya punya ide sendiri saja," kata Ganjar saat menghadiri acara bertajuk "Launching Program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin" di Lapangan Pule, Selogiri, Wonogiri, Jumat (29/12/2023).

"Artinya kami pernah menghitung itu anggarannya sekitar Rp 50-an triliun saja. Jadi tidak terlalu mahal kan, jadi artinya jauh lebih bisa sistematis," imbuh dia.

Baca juga: Sapa Warga Wonogiri, Ganjar Janji Bangun SMK Gratis di Setiap Kabupaten

Ganjar menuturkan, anggaran salah satu program yang diusungnya itu lebih sistematis lantaran tidak harus selalu membangun sekolah baru.

Sekolah-sekolah yang sudah ada, lanjut dia, bisa dikonversi menjadi SMK gratis.

"Kami bisa mengonversi kalau tidak membuat yang baru. Kami mengonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK gratis untuk keluarga miskin itu hanya dengan satu kebijakan saja, sehingga dari sisi anggaran tidak terlalu mahal, dan ini menurut saya jauh lebih berguna," tutur dia.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, program ini sebelumnya sudah direalisasikan di beberapa wilayah di Jawa Tengah saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Baca juga: Ganjar Setuju Ucapan Maruf Amin: Jangan Anggap Wapres Ban Serep, Nganggur-nganggur Saja

Jika nantinya terpilih, dia bersama pasangannya, Mahfud MD, akan menerapkan kebijakan serupa secara nasional demi mengentaskan kemiskinan.

"Kalau kami mulai tahun pertama di setiap kabupaten/kota yang bisa menyerap keluarga miskin, maka insya Allah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kita," jelas Ganjar.

Dia menjelaskan, program SMK gratis menjadi prioritas pertama.

Sebab, pendidikan merupakan hak dasar warga yang wajib dipenuhi negara di tengah bonus demografi yang didominasi oleh anak muda.

"Kalau bisa kami desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung bertemu dengan industrinya, di-bridging (dijembatani) oleh pemerintah, maka sekolah SMK gratis langsung kerja bukan cerita mustahil karena sudah dipraktikkan," beber Ganjar.

Sebelumnya, pada Kamis kemarin, Ganjar menyindir program makan siang gratis yang menelan anggaran Rp 400 triliun itu.

Menurut Ganjar, anggaran tersebut akan lebih baik digunakan untuk membangun jalan di daerah Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com