Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Tak Jalan di Era Jokowi, Cak Imin Janjikan Belanja Barang Pemerintah 75 Persen dari UMKM

Kompas.com - 23/12/2023, 14:06 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

KUDUS, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan mewajibkan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah 75 persen dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Cak Imin saat kampanye dan peluncuran gerakan Aminpreneur di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (23/12/2023).

"Belanja pemerintah minimal 75 persen harus belanja ke UMKM. Ini untuk membuka pasar yang paling cepat," katanya.

Baca juga: Cak Imin: Terlalu Lama UMKM Kita Tak Naik Kelas, Pemerintah Harus Serius

Cak Imin kemudian menyebut, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah disinggung terkait belanja pengadaan barang dan jasa dengan produk lokal.


Namun, kata Cak Imin, upaya tersebut tidak terlaksana maksimal sampai Jokowi harus marah dua kali.

"Sebabnya adalah karena tidak ada kesungguhan, Pak Jokowi sampai marah dua kali," katanya.

Baca juga: Ini Alasan Anies-Muhaimin Temui JK Malam Hari Usai Debat Cawapres

"Itukan belum ada gerakan masif, masih bersifat imbauan, bersifat aturan, ini harus (dilakukan dengan) gerakan," sambung dia.

Sebab itu, Cak Imin menginginkan adanya peran pemerintah untuk membuat gerakan beli produk UMKM.

"Kalau gerakannya masif itu baru bisa di Indonesia ini, tapi kalau sekadar aturan apalagi imbauan, nggak akan (bisa terwujud)," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com