JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya tak mempersoalkan dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
Hasto mengaku sudah menduga sejak awal bahwa Kalla memang akan mendukung Anies, meski sempat menerima kunjungan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
"Kalau Pak JK kan memang punya emotional bonding (ikatan emosi) dengan Pak Anies. Ini sejak Pak Anies menjabat sebagai rektor di Paramadina," ujar Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Baca juga: Beri Dukungan Politik ke Anies Baswedan, JK: Cepat Mengerti Persoalan
Untuk itu, PDI-P disebut memahami hubungan historis atau sejarah dari JK dan Anies.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa PDI-P dan JK tetap memiliki kepentingan yang sama, yaitu tetap menjaga berjalannya Pemilu secara demokratis.
"Tanpa intimidasi, tanpa penggunaan aparatur negara, sehingga netralitas dari seluruh penyelenggara pemilu, seluruh aparatur negara," tutur Hasto.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyebutkan, komitmen menjaga demokrasi akan terus dijaga oleh PDI-P maupun JK meski berbeda posisi dukungan pada Pilpres 2024.
"Politik tanpa intimidasi, itu yang menjadi concern bersama dengan Pak Jusuf Kalla," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, JK menyatakan salah satu alasan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pilpres 2024 karena integritasnya teruji.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara JK, Husain Abdullah, Selasa (19/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
"Dari segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran, serta integritas Anies memiliki keunggulan dalam hal tersebut," kata Husain.
Baca juga: Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan karena Dinilai Berintegritas
Husain mengatakan, dukungan yang disampaikan JK ketika melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan karena merasa mempunyai tanggung jawab moral.
Tanggung jawab moral itu, kata Husain, yakni supaya rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang.
Husain menyebut, selama ini JK selalu menyampaikan pesan netral, tetapi sebagai warga negara ia memiliki hak dalam pilihan politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.