Jika Jadi Presiden, Ganjar Siap Hapus Utang Nelayan di Indonesia

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengaku siap untuk menghapuskan hutang nelayan atau memutihkan kredit macet nelayan di Indonesia.

Menurutnya, langkah afirmatif tersebut penting dilakukan agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," imbuh Ganjar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Hal tersebut tersebut disampaikan oleh Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana Kemahasiswaan Unand, 2 Wakil Rektor Diperiksa

Hadir dalam acara itu, rektor dan wakil rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni serta civitas akademika IPB lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan bahwa banyak nelayan yang tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka dari melaut karena terjerat utang.

Apalagi, hasil tangkapan dari nelayan kecil sering dibeli melalui sistem ijon--penjualan hasil tangkap dalam keadaan hijau atau masih belum siap panen--oleh off taker atau pemasok kebutuhan industri.

Untuk diketahui, nelayan kecil memiliki keterbatasan daya tawar ketika berurusan dengan off taker yang memberikan pinjaman untuk modal melaut.

Baca juga: ADB Beri Pinjaman Rp 10 Triliun ke Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 8,25 persen dari total kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan, dengan jumlah sekitar Rp 186 miliar.

"Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp 186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, setelah itu kita bina dan dampingi mereka," ucap Ganjar.

Maka dari itu, lanjut dia, peran data sangat penting dalampengimplementasian program-program, seperti pemutihan kredit nelayan.

Ganjar mengatakan bahwa data petani dan nelayan harus dimasukan dalam sistem Satu Data Indonesia. Hal ini untuk memastikan program-program tersebut dapat dijalankan secara efektif, lancar, dan sesuai sasaran.

Baca juga: Optimalkan Kebijakan Satu Data, Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan Menteri Digital di Pemerintahan

Oleh karena itu, kata dia, Satu Data Indonesia harus diwujudkan agar program menghapuskan hutang nelayan bisa terlaksana secara baik.

"Kalau data kita beres, yang seperti ini tidak sulit dilakukan tindakan afirmatif. Maka saya komitmen, untuk urusan Satu Data Indonesia, biar Ganjar yang bereskan. KTP Sakti adalah solusinya," tuturnya.

Apresiasi dari HNSI dan KNTI

Sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng), Riswanto menyambut baik program Pemutihan Kredit Nelayan yang diusung oleh Ganjar.