Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Tak Ada "Restorative Justice" untuk Perdagangan Orang, Pelaku Harus Dipenjara

Kompas.com - 20/12/2023, 18:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, resorative justice tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan yang serius seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mahfud pun menegaskan bahwa pelaku TPPO harus dijebloskan ke penjara, proses hukumnya tidak bisa selesai lewat jalan damai atau mekanisme restorative justice.

"Kalau tindak pidananya serius itu tidak ada restorative justice, tindak pidana perdagangan orang enggak ada damai, itu tindak pidana berat harus dijebloskan ke penjara pelakunya," kata Mahfud dalam acara peringatan Hari Migran Sedunia di Depok, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Polri Tersangkakan 1.066 Orang Terkait Perdagangan Orang Sejak Juni

Mahfud mengaku pernah marah ketika mendapat laporan bahwa ada kasus sindikat perdagangan orang di Jawa Tengah yang diselesaikan dengan mekanisme restorative justice oleh aparat.


Namun, belakangan ia mendapat kabar bahwa kasus itu selesai karena korbannya menerima kompensasi sebesar Rp 8.000.000 dan diminta untuk tidak menuntut apa-apa.

"Saya bilang enggak boleh, korban boleh ambil uangnya tapi tindak pidananya enggak hilang. Restorative justice itu untuk tindak pidana pidana yang kecil," ujar Mahfud.

Baca juga: Ganjar Sebut Kasus Perdagangan Orang di NTT Harus Ditangani Bersama

Ia menjelaskan, restorative justice hanya berlaku pada kasus-kasus kecil yang bisa didamaikan seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Menurut Mahfud, itu sesuai dengan budaya hukum Indonesia di mana kasus-kasus kecil diselesaikan oleh kepala adat.

"Itu bagus diteruskan, tetapi kalau kejahatan-kejahatan besar seperti pencucian uang, perdagangan orang, korupsi pembunuhan berencana, penyelundupan, itu enggak ada restorative justice-nya," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com