Saat Anies Sentil Persoalan Ketidakadilan dan Etika di Debat Perdana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali calon wakil presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung persoalan ketidakadilan dan masalah etika yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan terbuka di debat perdana bersama dua capres lain, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Pertama, Anies menyinggung ketidakadilan ketika memaparkan visi-misi terkait tema debat yang meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Padahal, menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum semestinya menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua masyarakat.

Baca juga: Hari Ke-16 Kampanye, Anies ke Pekanbaru, Cak Imin Pergi Umrah

"Ini Harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan," kata Anies.

"Apakah ini akan diteruskan? Tidak! Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," ucap eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam paparannya, Anies menyinggung penyelenggaraan pemerintahan saat ini yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Oleh sebab itu, dirinya bersama Muhaimin Iskandar menawarkan gagasan perubahan agar Indonesia kembali menjadi negara hukum.

"Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan," kata Anies.

"Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa, dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ucapnya.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta Capres nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Ketidakadilan dalam proses hukum, sebut Anies, sangat dirasakan ribuan anak-anak muda yang memperjuangkan berbagai persoalan.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini berpandangan, hukum harusnya tegak, tetapi, dalam kenyataannya bengkok dan tajam ke bawah.

"Dia tumpul ke atas, dan kondisi ini tidak boleh didiamkan! Tidak boleh dibiarkan! Dan harus berubah, karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," kata Anies.

"Bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi z yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata," imbuhnya.

Baca juga: Jawaban Anies soal Polusi Udara DKI Jakarta yang Disorot Prabowo dalam Debat Capres-Cawapres

Singgung persoalan etika

Dalam debat ini, Anies juga menyinggung masalah etika yang terjadi dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) terkait syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menanyakan perasaan capres Prabowo Subianto atas masalah etika yang terjadi secara terang-terangan.