Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator Pembangunan Proyek Fisik IKN

Kompas.com - 13/12/2023, 06:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ditunjuk menjadi kurator pembangunan proyek fisik Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya diberi mandat sebagai kurator IKN. Artinya, atas nama Presiden mengevaluasi semua proyek fisik yang ada di sana," ujar Emil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Anies Anggukkan Kepala Usai Ditanya Ganjar soal Oposisi Proyek IKN

Sebagai kurator IKN, Emil bertugas melakukan evaluasi seluruh proses pembangunan infrastruktur dan bangunan-bangunan lain yang ada di lokasi tersebut.

Menurut Jokowi, Dari hasil evaluasinya, Emil menyatakan  seluruh pembangunan sudah sesuai dengan jadwal.

"Diharapkan di 17 Agustus 2024 daerah sumbu kebangsaan, kantor-kantor kementerian, kantor presiden, istana presiden, itu juga akan selesai," kata Emil.

"Terus tadi juga diputuskan nanti akan ada memorial untuk pahlawan Proklamasi. Jadi nanti ada patung Soekarno-Hatta sebagai simbol dari bapak bangsa, pendiri Bangsa juga akan kita selesaikan di tahun depan ini," kata dia.

Baca juga: Dua Jam Latih Prabowo Debat, Ridwan Kamil: Insyaallah Nanti Banyak Kejutan

Emil mengatakan, pada Selasa, dia bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas persiapan rencana Kepala Negara ke IKN yang kemungkinan akan dilakukan pekan depan.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, dalam kunjungannya pekan depan, Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking 10-12 proyek pembangunan.


Groundbreaking pekan depan rencananya untuk pembangunan proyek apartemen dan hunian lainnya.

"Saya kira semua berprogress. Jadi kalau dikatakan hanya proyek APBN, enggak juga ya. Justru mayoritas yang groundbreaking itu dana dana investasi dari swasta," ujar Emil.

"Menandakan keyakinan itu ada. Apalagi jalan tolnya juga berprogres, bandaranya juga lagi berprogres. Sehingga suatu hari orang bisa ke IKN lewat bandara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com