Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Hukum, Anies Janji Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Kompas.com - 12/12/2023, 20:42 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut bahwa salah satu solusi untuk mengatasi disinformasi yang mengganggu kerukunan masyarakat adalah dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Anies mengatakan, setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan karena akan menular dan dianggap sebagai sesuatu yang benar.

"Setiap pelanggaran hukum tak boleh dibiarkan tak dihukum, karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar," kata Anies dalam debat capres yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

"Karena itu, langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran, dikerjakan oleh siapa pun, kapan pun, di manapun, maka tegakkan aturan tegakkan hukum," ujarnya lagi.

Baca juga: Anies Singgung Pendukung Prabowo yang Alami Kekerasan tapi Tak Diperhatikan

Anies kemudian mengungkapkan, ketika berbicara tentang kerukunan harus ada komunikasi dengan seluruh kelompok, baik yang dekat dengan pemerintah maupun yang kritis terhadap pemerintah.

"Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat, enggak boleh," kata Anies.

"Negara adalah penyelengara yang harus menjangkau semua, saya, kami mungkin tidak suka mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tetapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara termasuk untuk mengkritik sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat," ujarnya melanjutkan.

Anies menegaskan bahwa negara tak seharusnya mengatur pikiran rakyat, terlebih dalam iklim negara demokratis.

"Jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan, di situ kita atur. Dan bila melanggar maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum," kata Anies.

Baca juga: Anies: Negara Tidak Boleh Musuhi Salah Satu Unsur di Masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com