Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung Ubah Pendapat di Kasasi, Ini Kata MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) meminta seluruh pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence terhadap kasus yang menjerat Sekretaris nonaktif MA, Hasbi Hasan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara MA Suharto menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat Hasbi Hasan, Selasa (5/12/2023).

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, Hasbi Hasan diduga mempengaruhi Hakim Agung untuk mengubah pendapat hukum perkara kasasi pidana Nomor 326k/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman.

Baca juga: Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

“Kita hormati proses persidangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Suharto kepada Kompas.com, Rabu (6/12/2023).

Ia menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Oleh sebab itu, kata Suharto, MA akan menunggu putusan kasus yang menjerat Hasbi Hasan untuk menentukan langkah lembaga Yudikatif tersebut.

“Karena perkara sudah jalan dan sedang proses persidangan, maka untuk tetap menjaga independensi badan peradilan kita tunggu saja prosesnya,” kata Juru Bicara MA itu.

Baca juga: Hakim Putuskan Sidang Hasbi Hasan dan Dadan Tri Digabung

Dalam surat dakwaan, Jaksa KPK mengungkapkan peran Hasbi Hasan dalam mengkondisikan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Hasbi Hasan diduga menerima suap Rp 11,2 miliar bersama seorang perantara bernama Dadan Tri Yudianto dari debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka.

Perkara ini berawal ketika Heryanto Tanaka melaporkan Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi Suparman dengan tuduhan pemalsuan surat/akta notaris.

Dalam proses hukumnya, Budiman dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang dari segala dakwaan penuntut umum pada perkara tahun 2021 itu. Atas putusan PN Semarang tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi ke MA.

Baca juga: Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Perkara kasasi atas nama Budiman Gandi Suparman teregistrasi di MA dengan nomor 326K/Pid/2022. Di mana, susunan majelis hakimnya terdiri dari Ketua Sri Murwahyuni, dengan anggota Gazalba Saleh, dan Prim Haryadi.

Sidang kasasi di MA

Dalam persidangan kasus nomor 326K/Pid/2022 dengan agenda musyawarah pengucapan (muscap) putusan pada 22 Maret 2022, Hakim Sri meminta kedua hakim anggotanya, Gazalba dan Prim Haryadi menyampaikan pendapatnya (advise blaad).

Hakim agung Gazalba menyatakan, menerima kasasi penuntut umum dan menyatakan Budiman Gandi Suparman bersalah. Sedangkan hakim Prim Haryadi berpendapat sebaliknya, Budiman dinilai tidak bersalah.

Lantaran perbedaan pendapat tersebut, hakim ketua memutuskan menunda sidang dan meminta anggota majelis kembali mempelajari kasusnya.

Baca juga: Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta