Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Masa Depan Demokrasi Dunia Merujuk Pemilu 2024 di AS, India, dan Indonesia

Kompas.com - 04/12/2023, 09:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUN 2024 menjadi tahun ujian bagi sistem pemerintahan demokrasi di dunia. Pasalnya, tiga negara besar penganut sistem pemerintahan demokrasi akan menyelenggarakan pemilihan umum.

Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, India, dan Indonesia. Amerika Serikat adalah negara kampiun demokrasi dunia yang acapkali dijadikan rujukan dan kiblat bagi negara-negara demokrasi lainnya.

Sejak negara ini lahir dua ratusan tahun lalu, sistem pemerintahan demokrasi telah berlangsung secara berkala dan konsisten.

Pemilihan berlangsung secara teratur, apapun keadaannya yang sedang dihadapi di negara tersebut. Dalam keadaan perang, krisis, kekacauan internal, dan sejenisnya, tidak menghalangi berlangsungnya pemilihan umum di negara Paman Sam.

Mengapa? Karena menurut standar Amerika, konsistensi dalam menjalankan demokrasi yang penampakannya bisa dilihat dari keberlangsungan proses elektoral secara berkala adalah tanda konsolidasi dan kemapanan demokrasi, selain faktor penegakan dan kepastian hukum dan kebebasan pers.

Seperti kata Mark D. Brewer dan L. Sandy Maisel dalam buku wajib para mahasiswa pascasarjana ilmu politik Amerika, "Parties and Elections in America: The Electoral Process," konsistensi berdemokrasi adalah salah satu ciri politik Amerika.

Mau hujan, badai, atau banjir, mau krisis, normal, stagnasi, resesi, perang, damai, dan apapun keadaannya, pemilihan tetap dijalankan pada waktu yang telah ditentukan. Tak boleh ditawar-tawar, ditunda, apalagi sampai memperpanjang masa jabatan presidennya.

Namun pada 2016, demokrasi Amerika Serikat mendapat ujian luar biasa. Keterpilihan Donald John Trump sebagai presiden ke - 45, bukan hanya mengagetkan seantero Amerika Serikat, tapi juga dunia.

Isu imigrasi (intoleransi) yang dimotori oleh spirit White Supremacy, antiglobalisasi, antiinstitusi demokrasi, dan sejenisnya, yang diusung oleh Donald J. Trump menurunkan derajat dan status negara kampiun demokrasi yang disandang Amerika Serikat selama ini.

Gerakan 6 Januari 2020 adalah puncak nyata dari spirit antidemokrasi Donald Trump, di mana beliau mendukung beberapa kelompok pemilihnya untuk mengepung dan menyerang Capitol Hill (kantor Kongres Amerika Serikat) sebagai bentuk penolakan atas hasil pemilihan umum tahun 2020 yang mengesahkan kemenangan Joe Biden, Presiden ke - 46 Amerika Serikat.

Dan kini, setelah dihadang berbagai kasus hukum, Donald Trump masih sangat berpeluang untuk maju kembali sebagai penantang utama Joe Biden yang kini berusia 81 tahun di pemilihan presiden 2024 nanti.

Apalagi setelah perang berkecamuk antara Palestina dan Israel, peluang Donald Trump semakin terbuka lebar.

Bukan karena elektabilitasnya meningkat, tapi justru karena tingkat aproval dan elektabilitas Joe Biden yang melorot akibat dukungannya kepada Israel dalam aksi militer membombardir kelompok Hamas di Gaza.

Dengan kata lain, Joe Biden berpeluang kalah karena banyak pemilih di Amerika Serikat justru memilih tidak ikut pemilihan umum.

Dan jika Donald Trump bisa kembali ke Gedung Putih, maka demokrasi Amerika Serikat akan semakin terpuruk di satu sisi, yang akan membawa tatanan ekonomi politik dunia lapuk bersamanya di sisi lain.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com