Duduk Perkara Debat Cawapres Didampingi Capres: Dirancang KPU, Disetujui 2 Timses

JAKARTA, KOMPAS.com - Babak baru soal polemik debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) terungkap.

Terkuak bahwa model debat cawapres didampingi capres, pun sebaliknya, memang merupakan salah satu rancangan KPU RI yang akhirnya beroleh persetujuan 2 timses, yakni Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Isi rapat koordinasi KPU dan timses

Rabu (29/11/2023), KPU RI menggelar rapat bersama perwakilan tim sukses (timses) capres-cawapres terkait debat Pilpres 2024. Sejumlah pimpinan KPU RI hadir, termasuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Pertemuan itu diawali paparan KPU RI soal konsep debat yang mereka siapkan, mengacu pada Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 terkait debat.

Sebelumnya, KPU juga sudah menerbitkan Keputusan Nomor 1622 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis pelaksanaan debat Pilpres 2024.

Pada pokoknya, ketentuan di atas menyebutkan bahwa debat "dihadiri oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden".

Setelah pemaparan oleh KPU, masing-masing timses menanggapi paparan KPU soal konsep dan produk hukum yang melatari teknis pelaksanaan debat tersebut.

Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), salah satunya diwakili Wakil Kapten Nihayatul Wafiroh, mendapat kesempatan pertama menanggapi sebagai kandidat nomor urut 1.

TKN Prabowo-Gibran, ketika itu dipimpin Ketua Dewan Pakar Burhanuddin Abdullah, mendapat giliran kedua menanggapi selaku kandidat nomor urut 2.

Keduanya menanggapi, sesuai frasa dalam ketentuan KPU di atas, maka capres-cawapres harus hadir bersamaan dalam debat, meski debat itu ditujukan khusus untuk salah satu saja.

"Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Pak Burhan menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin di atas," kata anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, dalam keterangannya kemarin.

Sementara itu, Nihayatul membantah dirinya mengusulkan penghapusan debat cawapres sebagaimana misinformasi yang beredar.

Pihaknya hanya mengusulkan agar capres-cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat, sebab kehadiran capres-cawapres secara bersamaan dianggap penting.

"Bukan menghilangkan debat cawapres," ujar kader PKB yang akrab disapa Ninik itu melalui keterangan tertulis, kemarin.

Persetujuan dua timses terkait debat cawapres didampingi capres dan sebaliknya itu tak terlepas dari frasa "debat dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden" dalam ketentuan KPU.

Satu timses lain, artinya dalam hal ini perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menilai sebaliknya.

Mereka menganggap, esensi frasa "dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden" tak otomatis terlanggar jika capres-cawapres tak datang sekaligus saat debat yang ditujukan khusus capres atau cawapres.

Sebab, merujuk aturan yang sama, KPU mengatur bahwa debat terbagi atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres, sehingga diasumsikan debat capres hanya dihadiri capres, dan debat cawapres hanya dihadiri cawapres.

Rapat pada Rabu itu hanya menyepakati sedikit hal, yaitu 5 kali acara debat seluruhnya digelar Jakarta beserta tanggal-tanggal yang disepakati.

Isu lainnya, termasuk format debat dan bagaimana capres-cawapres berdampingan, belum diputuskan. KPU RI akan rapat kembali dengan timses dalam beberapa waktu ke depan.

Tak ada usul menghilangkan debat cawapres

Pada intinya, dari dinamika pada 29 November itu, tidak ada usul untuk menghapus debat cawapres, baik dari timses maupun KPU.

Yang terjadi adalah, KPU memang merencanakan debat capres akan tetap ada dengan kehadiran cawapres, begitu pula sebaliknya.

KPU memiliki rasionalisasinya sendiri atas konsep yang mereka rancang dan ditanggapi positif oleh 2 timses itu.

"Peserta pilpres adalah pasangan calon. Itu kan harus klir. Makanya normal kalau usulannya ke sana (capres-cawapres berdampingan)," kata Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, kepada Kompas.com, kemarin.

"Ya kan bisa saja didampingi, tapi tetap dalam konteks debatnya, mengacu debat yang di PKPU: debat capres untuk capres, debat cawapres untuk cawapres," ujarnya.

Mellaz menilai tak ada masalah berarti apabila capres-cawapres datang berbarengan dalam debat yang ditujukan hanya khusus salah satu.

"Peserta pemilu itu pasangan calon. Kalau mereka datang berbarengan saat debat capres-cawapres kan enggak ada soal," tegas dia.

"Pertanyaannya, debat sekarang porsi siapa? Kalau debat capres, ya capres dong yang berhadap-hadapan. Kalau cawapresnya mendampingi kan bisa saja," jelas Mellaz.

Ia menggarisbawahi, KPU tidak dalam rangka mengakomodir tanggapan timses tertentu dan mengabaikan tanggapan timses lainnya.

"Semua tim paslon memberikan masukan. Itu fakta. Tim paslon 1, 2, dan 3 memberikan masukan atas konsep KPU, tapi KPU (sejak awal) mempresentasikan konsepnya. KPU sudah sejak awal sudah punya konsep," ujarnya.

"Itu memang respons dari pertemuan. Itu kan juga enggak ada yang melanggar, enggak ada yang keliru dengan itu (bahasan debat capres-cawapres hadir berdampingan)," kata Mellaz.