Sesalkan Permohonan SYL Ditolak LPSK, Pengacara: Ada Kesan Tak "Equal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoboen menyayangkan sikap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menolak permohonan kliennya.

Diketahui, SYL mengajukan permohonan perlindungan terkait dugaan pemerasan oleh Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri, namun ditolak oleh LPSK.

"Itu yang kemudian juga kita sesalkan," ucap Djamaludin di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam.

Djamaludin berpandangan ada kesan tidak setara (equal) karena LPSK menolak permohonan kliennya.

Padahal, menurut dia, Syahrul Yasin Limpo adalah korban dalam kasus dugaan pemerasan.

Baca juga: Diperiksa 8 Jam, SYL: Apa yang Saya Alami, Saya Tahu, Sudah Disampaikan ke Penyidik

"Kenapa sepertinya ada kesan, mudah-mudahan kami salah lah, ada kesan enggak equal ya, kenapa yang lain bisa kok beliau enggak," ujarnya.

Sebelumnya, LPSK menolak permohonan perlindungan dari Syahrul Yasin Limpo (SYL) serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, SYL dan Hatta saat ini telah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena status hukum itu, SYL dan Hatta tidak masuk dalam klasifikasi yang bisa mendapatkan perlindungan.

Adapun permohonan perlindungan itu diajukan SYL, Hatta, P, H, dan U terkait dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli bahuri nonaktif kepada SYL kepada LPSK pada 6 Oktober 2023.

Baca juga: KPK Tanya Pejabat Kementan soal Dugaan Pemotongan Anggaran oleh SYL

“LPSK menolak Permohonan yang diajukan oleh SYL dan Ht dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Edwin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/11/2023).

Meski demikian, LPSK memutuskan memberikan bantuan hukum kepada dua orang pemohon lainnya yang berinisial P dan H.

Perlindungan yang diberikan LPSK meliputi program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

“Pemenuhan Hak Prosedural dan rehabilitasi psikologis,” ujar Edwin.

Diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi oleh KPK.

Baca juga: Selain SYL, Polisi Juga Periksa Eks Sekjen dan Direktur Kementan Terkait Dugaan Pemerasan oleh Firli

Dua anak buahnya juga terseret dalam aksi pemerasan itu. Selain Hatta, anak buah SYL lainnya adalah eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono.

Namun, belakangan terungkap SYL dan anak buahnya juga diperas Firli Bahuri. Pemberian uang kepada Firli diberikan dalam beberapa tahap melalui pertemuan tatap muka.

Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan, gratifikasi, dan suap.