Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Komitmen Pemilu Damai Sering Dilakukan, tapi Masih Ada Pelanggaran

Kompas.com - 27/11/2023, 12:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyebut bahwa penandatanganan komitmen dan deklarasi agar pemilihan umum (pemilu) berjalan damai sudah sering dilakukan.

Meski begitu, menurut Mahfud, tetap saja sering ada pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu.

Mahfud menyampaikan hal ini usai menandatangani deklarasi pemilu damai yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Tentu bagi semua kita penandatanganan seperti itu sudah ratusan kali dilakukan di setiap pemilu, pemilu pusat maupun pilkada-pilkada (pemilihan kepala daerah). Komitmen seperti itu dilakukan dan masih sering banyak pelanggaran," kata Mahfud usai acara.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Kerap Bocorkan Kasus ke Publik

Namun, Mahfud mengatakan, penandatanganan yang dilakukannya merupakan niat baik dan komitmen dari para peserta Pemilu 2024

Lebih lanjut, Mahfud meminta jika ada pelanggaran terkait pemilu harus tetap ditindak sesuai aturan undang-undang.

"Itu tadi hanya komitmen moral niat baik kita. Tapi, kalau ada hal-hal yang terjadi di luar aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh siapa pun, harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan bukan menurut deklarasi saja," ujarnya.

Baca juga: Di Hadapan Capres-Cawapres, Bawaslu Tegaskan Tak Akan Pilih Kasih

Sebelumnya, calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menandatangani deklarasi pemilu damai.

Selain Mahfud, dua pasangan capres-cawapres lain, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pasangan nomor urut 2 Pranowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga turut menandatangani deklarasi yang sama.

"Kami para paslon sudah menandatangani komitmen, mendeklarasikan komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan dalam rangka pemilu yang tertib demokratis dan bermartabat," ujar Mahfud usai proses penandatangan.

Acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan pakta netralitas untuk TNI dan Polri. Kemudian, penandatanganan pakta integritas partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Hadir Deklarasi Pemilu Damai Bawaslu, Kenakan Baju Hitam-Putih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com