Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ajak Capres-Cawapres Lain Amankan Suara Rakyat pada Pemilu 2024

Kompas.com - 27/11/2023, 11:16 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengajak para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) lainnya ikut menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat yang memilih saat pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Anies dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024 di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Ia juga meminta hal yang sama kepada para petugas Gakkumdu yang tegabung dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan TNI.

"Kami berharap dalam pelaksanaan nanti semua kita, menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara. Karena itu bukan suara partai, bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan negerinya," ujar Anies.

Baca juga: Anies Naik MRT Hadiri Acara Deklarasi Damai Bawaslu, Singgung Kebiasaan sejak Jabat Gubernur

Ia mengatakan, Rakernas tersebut sebagai penegasan komitmen setiap pihak untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Selain itu, Anies berharap agar Pemilu nanti khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Insya Allah dengan adanya komitmen ini maka bukan saja kita melaksanakan apa yang sudah ditandantangani, tapi melaksanakan seluruh ketentuan perundangan, khususnya UU nomor 7 tahun 2017," katanya.

Selain itu, Anies juga memandang penting menjaga integritas dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Baca juga: Di Hadapan Capres-Cawapres, Bawaslu Tegaskan Tak Akan Pilih Kasih

Ia menegaskan bahwa kalah menang dalam Pemilu bukan hal yang paling penting, tetapi tujuan pemilu yang terpenting adalah untuk menghadirkan pemerintahan yang berwibawa.

"Tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang penuh legitimasi, pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan luar negeri, karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu Polpres yang adil, jujur dan berintegritas," ujar Anies.

"Jadi tujuan utama proses ini kami memandang bukan sekadar siapa menang, tapi bagaimana hasilnya dihormati oleh semua, dan pemerintahan yang nanti terbentuk adalah pemerintahan yang disadari oleh semua. Bukan hasil karena proses yang ada curang, tapi justru proses yang penuh kejujuran penuh dengan keadilan, dan itu adalah harapan kita semua," katanya lagi.

Rakornas Gakkumdu tersebut juga diisi dengan penandatanganan pakta netralitas untuk TNI dan Polri. Kemudian pakta integritas kepada para peserta Pemilu 2024 baik 18 partai politik maupun tiga pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Anies Ubah Food Estate Jadi Contract Farming, TKN Prabowo: Itu Solusi untuk Beda Masalah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com