Sinyal Keras Penolakan IKN dari Kubu Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menjadi topik yang dibahas oleh kubu Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang mengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Mereka menyampaikan kritik terhadap proyek IKN Nusantara yang menjadi program pemerintahan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kubu KPP meragukan proyek IKN Nusantara dilaksanakan dengan alasan pemerataan pembangunan. Akan tetapi di sisi lain, program IKN tak bisa dihentikan begitu saja karena sudah mempunyai landasan hukum yakni undang-undang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota KPP menyatakan dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.

Baca juga: PKS Harap Parpol Koalisi Anies-Cak Imin Ikut Tolak IKN Nusantara

Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan partainya tetap mengupayakan supaya ibu kota negara tetap berada di Jakarta jika mereka memenangkan Pemilu 2024.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop. Hanya saja, jika nantinya selesai dibangun, Syaikhu menilai kawasan IKN sebaiknya difungsikan menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Baca juga: PKS Tolak IKN, Anies: Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan

DOK. Humas PKS Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Ahmad Syaikhu

Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan.

Menurut dia, Jakarta memiliki nilai sejarah karena menjadi tempat dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Peristiwa bersejarah yang terjadi di Jakarta yang menjadi rangkaian perjalanan bangsa adalah Kongres Pemuda pada 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Syaikhu menyampaikan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota. Menurutnya, nilai-nilai historis bangsa tidak mungkin diabaikan.

Alasan lain, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan.

Baca juga: Soal Nasib IKN, PKB: Menangkan Dulu AMIN...

PKS, kata Syaikhu, memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai kurang tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu.