Anies: Kita Menghadapi Persoalan Korupsi Serius, Pemberantasan Harus dari Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku akan memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi jika dirinya terpilih sebagai presiden RI selanjutnya. Menurutnya, korupsi masih menjadi persoalan serius di Tanah Air.

“Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius,” kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Disiarkan TV Mu, Rabu (22/11/2023).

Anies bilang, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari struktur jabatan yang paling atas. Jika pemegang pucuk jabatan bersih dari korupsi, struktur di bawahnya pun demikian.

Baca juga: Janji Angkat Menteri dari Muhammadiyah, Anies: Pak Jokowi Saja Memberi Tempat, Apalagi Kami

Sebaliknya, bila pemegang jabatan di level bawah koruptif, pejabat di tingkat atas diyakini tidak bersih.

“Tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas, ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah, tidak ada itu terbalik,” kata Anies.

“Bila di atasnya tegas, ke bawahnya tegas. Bila di atasnya kompromi, ke bawahnya akan kompromi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menjanjikan pembenahan koordinasi kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini kerap tak sejalan.

Baca juga: Anies Sebut Etika Politik di Indonesia Sedang Mengalami Erosi

Anies bercerita bahwa selama menjabat sebagai Guberur DKI Jakarta periode 2018-2023, dirinya tak pernah mendapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan.

Ia juga mengaku tak pernah mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan ibu.

Anies bilang, kebijakan terkait kesehatan dan pendidikan di suatu wilayah umumnya merupakan hasil kerja dari pemerintah daerah setempat.

“Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, wali kota itu yang peduli, bukan karena perintah dari pusat,” ucap Anies.

Menurut Anies, pola kerja demikian harus diperbaiki. Kerja-kerja pemerintah daerah idealnya merupakan arahan dari pemerintah pusat.

Hal ini tak lepas dari pemanfaatan dana transfer yang ujungnya akan berdampak pada pemanfaatan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).

“Karena pusat mengirimkan dana transfer. Dana transfer dikirimkan, tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja, apa yang terjadi? Dana transfer diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program kesehatan untuk rakyat,” kata Anies.

“Insya Allah dengan (perbaikan) seperti ini, maka sinkronisasi itu akan terjadi, integritas ada, sinkronisasi ada, insya Allah akan membuat APBD kita dirasakan lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Baca juga: Anies: Indonesia Hari Ini Mengalami Kemunduran Demokrasi