Anies: Kalau Penguasa Bisa Menggonta-ganti Hukum, maka Namanya Negara Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, jika penguasa bisa mengganti-ganti hukum maka sebuah negara bisa disebut sebagai negara kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Gagas RI: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Bicara Gagasan Kebangsaan yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (22/11/2023) malam.

"Kalau penguasa bisa menggonta-ganti hukum, maka itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Kita harus kembalikan itu semua," ujar Anies.

Baca juga: Singgung Kebijakan Pusat-Daerah Tak Sinkron, Anies: Bulan Ini Dikerjakan A, 6 Bulan Lain Berubah B

Oleh karenanya, Anies menekankan agar Indonesia tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

Dengan demikian, jika kondisi negara sudah mulai didominasi kekuasaan maka harus dikembalikan sebagai negara hukum.

"Negeri ini (Indonesia) tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Jadi harus dikembalikan menjadi negara hukum," tutur Anies.

"Apa bedanya negara hukum dengan negara kekuasaan ? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum," tegasnya.

Baca juga: Singgung Ketimpangan, Anies: Pembangunan Itu tentang Manusia, Bukan Infrastruktur

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, jika hukum dikembalikan fungsinya agar bisa mengatur kekuasaan maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Menurut Anies, kepercayaan merupakan salah satu modal demokrasi.

"Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust. Kepercayaan. Untuk negara nondemokrasi, pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara rakyatnya punya rasa takut, tokoh-tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi, tapi nondemokrasi," jelas Anies.

"Tapi bila demokrasi tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan. Nah, ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya maka kepercayaan rakyat akan menurun dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah," tambahnya.