Aparat Desa Tak Netral Bakal Berimbas ke Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur pemerintahan desa yang memihak kubu tertentu dalam kontestasi politik dinilai bisa menurunkan kualitas pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) dan semangat demokrasi.

"Mobilisasi kepala desa bukan hanya tidak sesuai dengan aturan main demokrasi tetapi juga menyebabkan surutnya kehidupan dan semangat demokrasi," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Selasa (21/11/2023).

Menurut Neni, seharusnya kepala desa tidak dikerahkan buat memberikan politik kepada kubu kandidat tertentu karena dilarang dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Desa, dan juga membuat peta persaingan dari para peserta tidak seimbang.

Jika persaingan sudah tidak seimbang maka dampaknya adalah legitimasi dari Pemilu dan Pilpres bisa dipertanyakan.

Baca juga: Persaingan di Pilpres Diprediksi Rusak Jika Aparatur Desa Memihak

"Terlalu banyak manuver politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Dan semakin kesini makin menjadi-jadi. Dan tidak menutup kemungkinan menurunkan kualitas demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemilu," ujar Neni.

Neni menyampaikan, seharusnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tanggap dengan sinyal-sinyal potensi pelanggaran menjelang Pemilu dan Pilpres.

"Meskipun belum masuk tahapan kampanye, tetapi ini menjadi informasi awal atas dugaan pelanggaran yang terjadi dan harusnya bisa dipanggil dan dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu karena bisa masuk pasal kampanye diluar jadwal," ujar Neni.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi yang menaungi para aparat pemerintahan desa menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang calon wakil presiden nomor 02 Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Netralitas Aparat Desa Patut Ditegakkan Supaya Persaingan Pemilu-Pilpres Tetap Seimbang

Meski tidak menyampaikan dukungan politik secara langsung, tetapi sejumlah peserta yang hadir mengenakan pakaian yang berisi kalimat dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.

Para perangkat desa yang hadir berasal dari beragam organisasi, yaitu APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).

Kemudian ada pula PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.

Baca juga: Dukungan Ribuan Aparat Desa untuk Gibran Dinilai Menghina Negara Hukum

"Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya Pak biar bisa kita detailkan lagi kita carikan solusi bersama-sama," kata Gibran, Minggu sore.

Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye. Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di balik layar.