Wapres Minta Bawaslu Perketat Pengawasan Cegah Perangkat Desa Tak Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi potensi pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) secara ketat.

Hal ini ia sampaikan merespons dugaan sikap tidak netral kepala desa dan perangkat desa yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ma'ruf juga mendorong masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.

Baca juga: Mobilisasi Aparat Desa Mirip Zaman Orba, Pengamat UI: Kita Balik ke Era Otoriter

Ia menegaskan, panduan mengenai sikap aparat TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada, Pemilu, dan Pilpres sudah jelas yakni harus netral dan tidak memihak.

Oleh karena itu, ia menilai kunci agar tidak ada pelanggaran pemilu berpulang kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang harus berani menindak pelanggar.

"Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya. Jadi, saya minta badan pengawas menjalankan tugasnya dengan baik," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Bantah Ada Dukungan Politik di Acara Silaturahmi Nasional Desa

Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.

Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.

"Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya Pak biar bisa kita detailkan lagi kita carikan solusi bersama-sama," kata Gibran, Minggu sore.

Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye.

Baca juga: Tegaskan Perangkat Desa Harus Netral di Pemilu, Mendes: Kalau Enggak, Bahaya!

Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di balik layar.

"Jadi gini, kalau ada menuduh bahwa ini menggerakkan ini berkampanye, ini tidak berkampanye. Tapi apakah organisasi bisa menyampaikan aspirasi kepada salah satu calon presiden? Oh, bisa dong. Bupati saja bisa," kata Anas kepada wartawan, Minggu.

"Apa bedanya bupati pertemuan dengan partai politiknya secara implisit mendukung calon tertentu? Yang pasti kami berkomitmen tidak akan berkampanye, tidak akan memberikan dukungan terbuka, kalau tertutup ya sudah lah ya. Namanya menyampaikan aspirasi, masa beraspirasi tidak diberikan support," ujar dia.

Sinyal dukungan perangkat desa ini rawan bermasalah secara hukum. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres.

Baca juga: Paslon Diminta Tolak Bertemu Kepala Desa jika Ingin Pemilu Berintegritas

Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Kepala desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis.

Hal itu termuat dalam Pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 UU Desa. Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.