Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Janji Revisi UU ITE yang Dianggap Membelenggu Kebebasan Berpendapat

Kompas.com - 22/11/2023, 15:03 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Insya Allah UU yang membelenggu kebebasan itu yang akan rencananya direvisi ke depannya," ucapnya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Disiarkan TV Mu, Rabu (22/11/2023).

Anies mengatakan, saat ini kebebasan dalam berdemokrasi mengalami penurunan, termasuk kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca juga: Anies Janjikan Guru Berstatus P3K Bisa Tetap Mengajar di Sekolah Swasta

Padahal menurut Anies, kritik dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan dan menjadi diskursus untuk mempercepat kecerdasan masyarakat.

"Dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik," ucapnya.

"Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," tutur Anies.

Baca juga: Jajaran Jubir Anies-Muhaimin: Eva Sundari Eks PDI-P, Surya Tjandra Eks PSI, hingga Said Didu

Namun yang terjadi saat ini, katanya, banyak masyarakat Indonesia tak berani mengkritik pemerintah karena takut dijerat UU ITE.

"Jadi kami memandang kebebasan ini sesuatu yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum," ujar dia.

"Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dengan istilah Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada UU ITE yang memporsesnya," tandas Eks Gubernur DKI Jakarta itu.


Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kamis (23/11/2023) besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sesi Anies-Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Baca juga: Deretan Dewan Penasihat Timnas Anies-Muhaimin: Soetrisno Bachir hingga Sutiyoso

Pertama adalah Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitriciada, Peneliti Senior Lipi Professor Siti Zuhro dan terakhir Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com