Menko PMK Minta Pemda Tidak Main-main Soal Makanan Pencegah "Stunting"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh main-main dengan Program Makanan Tambahan (PMT) untuk mencegah stunting.

Muhadjir menyatakan, program tersebut penting dikerjakan sungguh-sungguh untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

"Saya minta betul kepada semua ya, semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan ini, untuk penanganan stunting ini, karena ini berkaitan target Pak Presiden yang 14 persen," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Menko PMK: Menu Pencegah Stunting di Depok Tidak Layak

Muhadjir menuturkan, program penanganan stunting juga penting untuk menyiapkan generasi yang akan berada pada usia produktif saat Indonesia menginjak usia 100 tahun pada 20245 mendatang.

"Mereka yang sekarang baru lahir atau umur 3 tahun kan nanti di tahun 2045 itu sekitar 23 tahun. Berarti memang mereka dibutuhkan tenaganya ke depan untuk mengisi Indonesia pasca-2045 itu," kata dia.

Muhadjir menuturkan, pemerintah daerah bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana desa untuk menyediakan program tersebut.

Baca juga: Kejanggalan Menu Cegah Stunting di Depok: Ada Foto Idris-Imam, Meski Pakai APBN

"Lebih baik berikan dia gizinya melimpah daripada tadi itu, ternyata tak penuhi standard yang ditetapkan," ujar Muhadjir.

Ia juga menekankan bahwa anggaran program tersebut semestinya tidak banyak dihabiskan untuk masalah distribusi, tetapi benar-benar dibelanjakan bahan makanan.

Menurut dia, persoalan distribusi bisa diselesaikan tanpa mengeluarkan anggaran sedikitpun dengan menggandeng kelompok masyarakat.

Baca juga: Sederet Kejanggalan Menu Program Pencegah Stunting yang Bikin Geram DPRD Depok

"Bisa diserahkan kepada masing-masing desa. Kemudian ketua penggerak PKK diminta untuk memasak dan lebih bervariasi sehingga tidak mesti seragam yang penting terpenuhi persyaratan gizi," kata Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, Menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kota Depok di Kecamatan Tapos membuat gaduh masyarakat.

Menelan anggaran Rp 4,4 miliar, menu yang disajikan dengan harga Rp 18.000 per paket itu hanya berupa nasi, kuap sup, dan tahu kukus.

Masyarakat menilai bahwa sajian tersebut belum mampu memenuhi kecukupan gizi balita.

Baca juga: DPRD Minta Stiker Stoples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengakui ada kekeliruan dalam menu pencegah stunting program PMT di Kecamatan Tapos.

"Di Kecamatan Tapos terjadi ketidaksesuaian menu dan ada arahan yang belum sesuai," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Mary Liziawati kepada wartawan di Depok, Rabu (15/11/2023).

Menurut Mary, kekeliruan terjadi karena kader posyandu yang mendistribusikan makanan tambahan tidak tersosialisasi dengan baik.

"Memang harapannya kemaren sudah tersosialisasikan ke kader di bawah, tapi ada saja kader yang mungkin ketinggalan. Seperti di Tapos, belum terjadi koordinasi yang baik, lintas sektor di hari pertama," ujar Mary.