Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Menu Pencegah "Stunting" di Depok Tidak Layak

Kompas.com - 20/11/2023, 11:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, menu makanan pada Program Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok tidak layak.

Muhadjir menyatakan, menu makanan PMT semestinya terdiri dari sejumlah jenis makanan yang mengandung gizi seimbang.

"Saya baca dilihat dari penjelasan wartawan, itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul syarat cukup," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Kejanggalan Menu Cegah Stunting di Depok: Ada Foto Idris-Imam, Meski Pakai APBN

Muhadjir menilai, menu makanan PMT yang disediakan di Depok itu kurang memenuhi gizi dari segi penyediaan protein hewani.

Adapun menu makanan yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu.

Menurut Muhadjir, pemerintah daerah pun sudah diberi keleluasaan untuk dapat menentukan menu makanan PMT yang sesuai dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.

"Enggak usah paksa harus seragam, apalagi pakai nugget, pakai tahu yang kemudian di dalamnya dikasih nugget, itu saya kira enggak bener itu," ujar dia.

Baca juga: Sederet Kejanggalan Menu Program Pencegah Stunting yang Bikin Geram DPRD Depok

Muhadjir pun menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh main-main dalam menggunakan anggaran yang sudah disediakan untuk program penanganan stunting tersebut.

"Lebih baik berikan dia gizinya melimpah daripada tadi itu, ternyata tidak memenuhi standar yang ditetapkan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kota Depok di Kecamatan Tapos membuat gaduh masyarakat karena dianggap belum mampu memenuhi kecukupan gizi balita.

Menelan anggaran Rp 4,4 miliar, menu yang disajikan dengan harga Rp 18.000 per paket itu hanya berupa nasi, kuap sup, dan tahu kukus.

Baca juga: DPRD Minta Stiker Stoples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengakui ada kekeliruan dalam menu pencegah stunting program PMT di Kecamatan Tapos.

"Di Kecamatan Tapos terjadi ketidaksesuaian menu dan ada arahan yang belum sesuai," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Mary Liziawati kepada wartawan di Depok, Rabu (15/11/2023).

Menurut Mary, kekeliruan terjadi karena kader posyandu yang mendistribusikan makanan tambahan tidak tersosialisasi dengan baik.

"Memang harapannya kemaren sudah tersosialisasikan ke kader di bawah, tapi ada saja kader yang mungkin ketinggalan. Seperti di Tapos, belum terjadi koordinasi yang baik, lintas sektor di hari pertama," ujar Mary.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com