Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kenapa Dugaan Korupsi Kemenhan Tak Dilaporkan, Begini Kata Hashim Djojohadikusumo

Kompas.com - 18/11/2023, 06:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik kandung calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, merespons ketika ditanya soal kenapa tidak melaporkan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kepada pihak berwajib.

Hashim menyebut, perihal dugaan korupsi yang dia sampaikan sebenarnya bukan hal baru.

Sebab dirinya sudah pernah menyampaikan pada 2020 lalu di media. Hanya saja, menurut Hashim pernyataannya saat itu tak diperhatikan.

"Ya saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru. Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu, saya sudah ungkapkan itu tiga tahun lalu," ujar Hashim di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Tapi ternyata dari banyak pengamat itu tidak diperhatikan atau diabaikan gitu," lanjutnya.

Baca juga: Soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo, Hashim: Sudah 10.000 Kali Dibahas, Tak Ada Bukti Sama Sekali

Hashim pun menyatakan pernyataannya waktu itu disampaikan di Kompas TV pada pertengahan 2020.

Tepatnya sekitar bulan Juli atau Agustus.

"Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan gitu. Jadi itu bukan hal baru," tegasnya.

"Saya kira sudah lah. Sudah. Kan saya sudah sebut kan. Ada senapan, ada senapan tertentu, ada proyek tertentu. Ternyata ya ada proyek begitu," lanjut Hashim.

Hashim lalu menjelaskan, komitmen Prabowo sejak dulu sampai sekarang adalah pemberantasan korupsi.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Bilang Lebih Baik Pilih Bocil yang Bersih daripada Orang Tua Koruptor

Jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo sudah berkomitmen untuk menambah kekuatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hashim juga meyakini komitmen Prabowo akan didukung oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten," kata Hashim.

"Untuk itu saya kira semua itu konsisten dari apa yang dilakukan Prabowo. Saya yakin juga akan didukung oleh mas Gibran," tambahnya.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Pak Prabowo Janji Tambah Kekuatan KPK jika Menang

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com