Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo, Hashim: Sudah 10.000 Kali Dibahas, Tak Ada Bukti Sama Sekali

Kompas.com - 16/11/2023, 05:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kakaknya sudah dibahas lebih dari 10.000 kali.

Akan tetapi, menurut Hashim, Prabowo tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran HAM ataupun penculikan terhadap para aktivis '98.

"Sebetulnya masalah HAM, pelanggaran, penculikan itu sudah dibahas, sudah 1.000 kali, 10.000 kali itu sudah dibahas, sudah lama, dan tidak ada bukti sama sekali," ujar Hashim di acara Guyub Nasional di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hashim lantas mengungkit momen Prabowo menjadi calon wakil presiden (cawapres) Megawati Soekarnoputri pada tahun 2009.

Baca juga: Sebut Prabowo Gagalkan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Saat itu, Hashim mengatakan, orang-orang sudah berbicara mengenai Prabowo yang disebut melakukan penculikan kepada aktivis '98.

Akan tetapi, PDI-P dan Megawati tetap mengambil Prabowo sebagai cawapres.

Diketahui, pasangan Megawati-Prabowo kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

"Prabowo tahun 2009 jadi cawapres Ibu Megawati Soekarnoputri. Kalau orang bicara mengenai pelanggaran HAM, penculikan, dan sebagainya, tahun 2009 PDI-P dan Ibu Mega sudah tahu itu semua," kata Hashim.

"Namun, mereka tetap meminta, Ibu Mega tetap meminta Pak Prabowo sebagai cawapresnya," ujarnya lagi.

Baca juga: Kala Muhamin Singgung Kompetisi Sepak Bola, Prabowo Bicara Pemilu Jujur, Ganjar Ungkit Drakor

Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo pernah mengaku

Mantan politikus PDI-P yang juga aktivis '98 Budiman Sudjatmiko mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah mengaku sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan pada tahun 1998 silam.

Hanya saja, Prabowo tidak mengetahui nasib korban penculikan yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah atau dinyatakan hilang.

Setidaknya ada 13 korban penculikan tahun 1997-1998 yang sampai saat ini masih hilang.

Hal tersebut disampaikan Budiman dalam program Gaspol!, seperti disiarkan di kanal YouTube Kompas.com pada 26 Juli 2023.

Budiman menjelaskan, pada 2002, dirinya bersama salah satu korban penculikan yang dipulangkan ke rumah, Nezar Patria, mewawancarai Prabowo.

Baca juga: Jadi Capres, Prabowo Subianto Punya Kekayaan Mencapai Rp 2 Triliun

"Ya kenapa tidak? Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo? Meskipun saya 2002 sudah tanyakan itu. Saya lupa menyampaikannya (sekitar) 2002 saat saya sama Nezar mewawancara," ujar Budiman dalam program tersebut.

Budiman lalu mengungkapkan jawaban Prabowo saat itu.

Menurut dia, Prabowo mengakui dirinya memang menculik para aktivis. Akan tetapi, ia sudah mengembalikan semua korban penculikan ke rumahnya masing-masing.

Sementara itu, Prabowo disebut mengaku tidak tahu nasib aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

"(Prabowo bilang) 'Yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah. Tapi, yang saya ambil saya sudah lepaskan semua'. Itu pengakuannya," kata Budiman Sudjatmiko.

Baca juga: Sebut Prabowo Gagalkan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com