Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Sebut Prabowo Tak Bisa Hadiri Uji Publik Capres-Cawapres PP Muhammadiyah

Kompas.com - 18/11/2023, 05:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo tidak bisa menghadiri diskusi publik capres-cawapres yang digelar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 21 November 2023.

Sebab, kata dia, Prabowo ada tugas negara di tanggal tersebut.

"Tanggal 21 (November) ada tugas negara, Bapak harus bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura dan bertemu dengan perdana menteri sama Bapak Presiden Singapura di Singapura," ujar Nusron saat ditemui di Slipi, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Bicara Pentingnya Kuasai Kolam Besar, Ungkit Kemenangan SBY-Jokowi

Nusron menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti untuk bernegosiasi waktu diskusi publik capres-cawapres.

Namun, hal yang pasti, Prabowo tidak bisa hadir jika diskusi publik capres-cawapres digelar pada 21 November.

"Oleh Pak Mu'ti dikasih waktunya yang penting sebelum masa kampanye, tetapi saya pastikan tanggal 21 Beliau tidak bisa, tapi sudah saya sampaikan ke Pak Mu'ti untuk negosiasi waktu," ujar dia. 

Sementara itu, Nusron menyebut, ketidakhadiran Prabowo di tanggal 21 November tidak akan digantikan oleh Gibran selaku cawapres.

Sebab, Nusron menghargai Muhammadiyah sebagai organisasi terhormat.

"Sama-sama ada acara, karena kalau pas tanggal 21 itu Mas Gibran-nya pertama tidak cuti, yang kedua kan Muhammadiyah ini adalah organisasi besar. Harus kita tempatkan yang terhormat. Jangan sampai yang datang wakilnya. Kalau bisa orang nomor 1 yang hadir," ujar Nusron.

Baca juga: Pengamat: Tak Ada Jaminan Prabowo Bisa Dikendalikan Jokowi jika Menang Pilpres 2024

PP Muhammadiyah akan menggelar uji publik untuk tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024.

Ketiga pasangan tersebut adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, surat undangan telah diserahkan ke masing-masing tim Paslon, Kamis (9/11/2023).

"PP Muhammadiyah mengundang tiga capres-cawapres dalam dialog publik yang insya Allah diselenggarakan pada 21 November (2023) di Universitas Muhammadiyah Malang (untuk Prabowo-Gibran)," ujar Mu'ti saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).

Sementara itu, untuk pasangan Anies-Muhaimin akan digelar 22 November 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

"Dan 23 November 2023 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (Ganjar-Mahfud)," kata dia.

Mu'ti mengatakan, dialog publik tersebut bertujuan pendidikan politik bagi pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah, serta masyarakat secara luas.

"Kedua, mengkaji secara kritis visi, misi, dan program capres-cawapres," ujar dia. 

Baca juga: Erick Thohir Tak Masuk TKN Prabowo-Gibran, Nusron: Siapa yang Urus Negara Kalau Semua Menteri Ditarik?

Ketiga, menitipkan aspirasi Muhammadiyah kepada semua capres-cawapres yang akan berlaga di Pemilu 2024.

"PP Muhammadiyah masih menunggu konfirmasi dari masing-masing capres-cawapres," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com