Ditanya Kenapa Dugaan Korupsi Kemenhan Tak Dilaporkan, Begini Kata Hashim Djojohadikusumo

Hashim menyebut, perihal dugaan korupsi yang dia sampaikan sebenarnya bukan hal baru.

Sebab dirinya sudah pernah menyampaikan pada 2020 lalu di media. Hanya saja, menurut Hashim pernyataannya saat itu tak diperhatikan.

"Ya saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru. Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu, saya sudah ungkapkan itu tiga tahun lalu," ujar Hashim di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Tapi ternyata dari banyak pengamat itu tidak diperhatikan atau diabaikan gitu," lanjutnya.

Hashim pun menyatakan pernyataannya waktu itu disampaikan di Kompas TV pada pertengahan 2020.

Tepatnya sekitar bulan Juli atau Agustus.

"Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan gitu. Jadi itu bukan hal baru," tegasnya.

"Saya kira sudah lah. Sudah. Kan saya sudah sebut kan. Ada senapan, ada senapan tertentu, ada proyek tertentu. Ternyata ya ada proyek begitu," lanjut Hashim.

Hashim lalu menjelaskan, komitmen Prabowo sejak dulu sampai sekarang adalah pemberantasan korupsi.

Jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo sudah berkomitmen untuk menambah kekuatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hashim juga meyakini komitmen Prabowo akan didukung oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten," kata Hashim.

"Untuk itu saya kira semua itu konsisten dari apa yang dilakukan Prabowo. Saya yakin juga akan didukung oleh mas Gibran," tambahnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila".

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Meski begitu, Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp 51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dollar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dollar.

Oleh karena itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.